Tag: UUD 1945
Rekonsiliasi Konstitusi Dinilai Penting untuk Wujudkan Cita-Cita Bersama
Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia (GMRI) menilai konstitusi Republik Indonesia sebelum terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, menganut prinsip semua harus terwakili dalam ...Menakar Pentingnya Utusan Golongan Dalam Konstitusi Kita
Yayasan Membangun Nusantara Kita (YMNK) bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan menggelar focus group discussion bertemakan “Urgensi Utusan Golongan di MPR RI” ...Politikus PDI Perjuangan Ini Sebut Nilai-Nilai Demokrasi Harus Tetap Dipertahankan
Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu menyatakan nilai-nilai demokrasi di Indonesia harus tetap dipertahankan sehingga setiap warga negara berkesempatan untuk menjadi pemimpin. Itu ...Lewat Amandemen Terbatas UUD 45, MPR Akan Hadirkan PPHN
Ketua MPR Bambang Soesatyo memastikan kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak akan mengurangi sistem presidensial yang telah disepakati bersama. Juga tidak akan ...Pemerintah Dinilai Langgar Konstitusi karena Serahkan Komoditas ke Mekanisme Pasar
Pemerintah dinilai telah melanggar konstitusi karena tidak mampu mengendalikan harga berbagai kebutuhan masyarakat yang diserahkan kepada mekanisme pasar. Apalagi fluktuasi harga yang ...LP3ES Sebut Perpanjangan Jabatan Presiden adalah Godaan Kembali ke Sistem Otoriter
Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menilai wacana penundaan pemilihan umum (pemilu) dan perpanjangan masa jabatan presiden terus muncul ...Perludem: Konstitusi Tidak Bisa Diubah Hanya untuk Memperpanjang Masa Jabatan Presiden
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai konstitusi tidak bisa diubah hanya untuk memuaskan keinginan kelompok tertentu. Apalagi hanya untuk bertujuan memperpanjang ...PDI Perjuangan Tegaskan Patuh kepada UUD 1945 soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menegaskan sikap akan patuh kepada UUD 1945 terkait dengan masa jabatan presiden. Dan sikap tersebut sama sekali tidak ...DPR Sebut Pemerintah Perlu Prioritaskan Evakuasi WNI dari Wilayah Perang Rusia-Ukraina
Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah untuk mengevakuasi 138 warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Ukraina. Tindakan tersebut dilakukan dengan berkoordinasi ...DPR Tetapkan 254 RUU Prolegnas untuk 2020-2024
DPR menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 menjadi 254 rancangan undang undang (RUU) setelah semula berjumlah 247. DPR juga menetapkan 40 RUU ...
