Tag: PP
RUPSLB PT PP Angkat Dhony Rahajoe Jadi Komut Gantikan Andi Gani Nena Wea
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT PP (Persero) Tbk memutuskan untuk mengangkat Dhony Rahajoe sebagai komisaris utama merangkap komisaris independen. ...Terbitkan PP Baru, Upah Minimum Dipastikan Naik Tahun Depan
Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Lewat aturan ...BSI Tower Dibangun di Kawasan Sekitar Monas dengan Nilai Rp 1,1 Triliun
PT PP (Persero) Tbk telah melakukan proses peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek Bank Syariah Indonesia (BSI) Tower di Jalan Merdeka Selatan, ...PP Bersama Adhi Karya Garap Proyek Railway di Filipina Senilai Triliunan Rupiah
PT PP (Persero) Tbk bersama PT Adhi Karya (Persero) telah menandatangani kontrak proyek railway di Filipina pada Juli 2023. Dalam prosesnya, PP ...PP Berhasil Capai Kontrak Baru Senilai Rp 22,5 T hingga Agustus 2023
PT PP (Persero) Tbk berhasil mencapai kontrak baru senilai Rp 22,5 triliun hingga Agustus 2023. Jumlah tersebut tumbuh sekitar 40% secara tahunan ...Partai Nasdem: SE Mendagri soal Pj, Plt dan Pjs Bersifat Otoritarian
Partai Nasdem menilai terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 821/5492/SJ tentang persetujuan terbatas kepada penjabat (Pj), pelaksana tugas (Plt), ...Resmi Diteken Jokowi, Ini Isi PP yang Dukung Pelaku Ekonomi Kreatif di Indonesia
Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi ...Kementerian Bubarkan 3 BUMN Lewat RUPS, Apa Saja Perusahaannya?
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan membubarkan 3 perusahaan milik negara lewat mekanisme rapat umum pemegang saham (RUPS). Ketiga BUMN itu ...Kemenaker Imbau Para Kepala Daerah agar Merujuk PP 36/2021 soal UMP/UMK
Kementerian Ketenagakerjaan meminta para gubernur untuk memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan upah minimum provinsi (UMP) ...Apindo: Pemerintah Perlu Rancang PP UU Cipta Kerja untuk Kluster Ketenagakerjaan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut setelah pengesahan Omnibus Law Undang Undang (UU) Cipta Kerja, maka pemerintah perlu menerbitkan aturan pelaksananya yaitu peraturan ...
