Tag: Pemerintah
Masyarakat Diminta Tetap Waspada dan Jaga Prokes Hadapi Liburan Nataru
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan (prokes) dan tetap waspada terhadap penyebaran Covid-19 varian Omicron ...Wakil Ketua DPR: Pemerintah Perlu Kaji Dampak Covid-19 Varian Omicron
Meski baru muncul pada 15 Desember lalu, pemerintah diminta membuat kajian soal Covid-19 varian Omicron untuk mengukur dampaknya. Apalagi masih ada silang ...Mobilitas WNA dan WNI Perlu Diatur Secara Khusus untuk Cegah Varian Omicron
Pemerintah diminta menerbitkan kebijakan khusus yang mengatur tentang pembatasan mobilitas masuk-keluar warga negara asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI) dari luar ...DPR Tetapkan 254 RUU Prolegnas untuk 2020-2024
DPR menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 menjadi 254 rancangan undang undang (RUU) setelah semula berjumlah 247. DPR juga menetapkan 40 RUU ...Pemerintah Diminta Tindak Dugaan Mafia Biaya Karantina di Hotel
Wakil Ketua Komisi IX DPR Anshory Siregar mendesak pemerintah untuk menindak mafia hotel yang diduga memainkan harga biaya karantina Covid-19. Diketahui, harga ...Serangan ke Pembela HAM di 2021 Masih Tinggi, Pemerintah Perlu Perbaiki di 2022
Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah untuk memperbaiki komitmen mereka terhadap penegakan hak asasi manusia (HAM). Ini penting, mengingat sepanjang 2021, pembela HAM ...DPR Minta Pemerintah Komitmen Tegakkan HET Minyak Goreng
Pemerintah diminta komitmen ketika menegakkan aturan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng. Berdasarkan peraturan Kementerian Perdagangan, HET untuk minyak goreng ditetapkan Rp ...Menkeu: Sejak Jadi Mitra Pemerintah, Fintech Dinilai Alami Kemajuan Positif
Teknologi finansial (tekfin) mengalami pertumbuhan positif sejak pertama kali menjadi mitra bisnis pemerintah di dalam penjualan surat berharga retail daring. Data Kementerian ...Anggota Komisi VI Ini Minta Pemerintah Atasi Utang BUMN agar Tidak Bangkrut
Anggota Komisi VI DPR Amin AK mendesak pemerintah untuk segera mengatasi utang sejumlah perusahaan badan usaha milik negara (BUMN). Pasalnya, masalah utang ...Peradi: UU Kejaksaan yang Izinkan JPU PK Timbulkan Kekacauan Hukum
Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menilai Undang Undang Kejaksaan yang memberikan kewenangan kepada jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan peninjauan kembali (PK) sebagai bentuk ...
