Tag: Komisi VIII
DPR Setujui 9 Anggota Terpilih KPAI dan Selanjutnya Diserahkan kepada Presiden
Sidang paripurna DPR menyetujui 9 anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode 2022-2027. Persetujuan ini setelah mendengar laporan Komisi VIII atas uji ...UMK Diminta Manfaatkan Program Sertifikasi Halal Gratis dari Kemenag
Pelaku usaha mikro kecil (UMK) diminta memanfaatkan program Sertifikasi Halal (Sehati) yang difasilitasi Kementerian Agama (Kemenag). Apalagi, proses pendaftaran sertifikat halal dinilai ...Risma Sebut Bansos yang Ditimbun di Depok Merupakan Barang Mensos Sebelumnya
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan bantuan sosial (bansos) yang ditimbun di area gudang PT JNE di kawasan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa ...Komisi VIII DPR Bisa Pahami dan Akan Dalami Pagu Indikatif Kemenag
Komisi VIII DPR akan mendalami pagu indikatif Kementerian Agama (Kemenag) tahun anggaran 2023 yang mencapai Rp 69 triliun. Meski demikian, Komisi VIII ...Komisi VIII Setujui Usulan Kemenag Tambah Anggaran Operasional Haji Reguler
Komisi VIII DPR menyetujui usulan Kementerian Agama (Kemenag) untuk menambah anggaran operasional haji reguler sekitar Rp 1,5 triliun dalam penyelenggaraan ibadah haji ...DPR dan Pemerintah Sepakat Hentikan Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana
DPR dan pemerintah sepakat menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanggulangan Bencana. Penghentian pembahasan RUU tersebut lantaran panjangnya waktu yang dibutuhkan dan ...Wajib Prokes, Pemerintah Diminta Longgarkan Aturan PCR dan Antigen di Masa Lebaran Ini
Pemerintah diminta untuk memberi kelonggaran bagi masyarakat yang mudik maupuan yang akan kembali dari kampung halamana dalam hal protokol kesehatan. Biarkan masyarakat ...DPR Desak Kemenag Bergerak Cepat untuk Maksimalkan Kuota Haji 2022
Pemerintah diminta bergerak cepat untuk memaksimalkan kuota ibadah haji pada 2022 ini. Soalnya, pemerintah Arab Saudi membuka kuota haji sebesar 1 juta ...Wakil Ketua Komisi VIII DPR Terharu Setelah UU TPKS Resmi Disahkan
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka menyebut pengesahan Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) merupakan proses panjang dari perjuangan perempuan ...Tidak Sepakat Nomenklatur, Komisi VIII dan Pemerintah Hentikan Bahas RUU Kebencanaan
Komisi VIII DPR dan Kementerian Sosial (Kemensos) sepakat menghentikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Keputusan tersebut ...
