Tag: Kementerian Koordinator Perekonomian
Untuk Seimbangkan Neraca Dagang, Pemerintah Tingkatkan Impor Gandum dan Kedelai dari AS
Pemerintah Indonesia akan meningkatkan impor gandum dan kedelai dari Amerika Serikat (AS). Kebijakan itu untuk menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia-AS. Menurut Menteri Koordinator ...Menko Perekonomian Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Akan Naik di Akhir 2024
Kementerian Koordinator Perekonomian menilai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,95% secara tahunan (yoy) pada Kuartal III/2024 bisa meningkat kembali hingga akhir 2024. Secara ...PSN Senilai Rp 554 T Ditargetkan Rampung di 2024, Begini Langkah Pemerintah Wujudkan Hal Itu
Pemerintah menargetkan 41 proyek strategis nasional (PSN) senilai Rp 554 triliun bisa rampung pada 2024 ini. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah membahas ...Indonesia Sodorkan soal Pertanian di IDMA Exhibition 2024, Ini Alasannya
Indonesia akan membawa soal pertanian dalam pameran IDMA Exhibition 2024, perhelatan industri penggilingan skala internasional. Besarnya potensi sektor pertanian di Indonesia dinilai ...Pemerintah Dukung Terus Transformasi Digital karena Jadi Andalan Baru untuk Pertumbuhan Ekonomi
Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian terus mendukung transformasi digital di Indonesia. Apalagi sektor digital saat ini telah menjadi andalan baru bagi pertumbuhan ...Penerima Insentif PPN Sektor Properti di Masa Pandemi Bisa Nikmati Lagi di 2023, Ini Alasannya
Sektor properti yang menerima insentif pajak pertambahan nilai (PPN) di era pandemi Covid-19 dipastikan mendapatkan kembali pada pemberian stimulus ditanggung pemerintah (DTP) ...Kemenko Perekonomian Eksportir UMKM Tidak Kena DHE SDA
Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian memastikan eksportir usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidak terdampak kewajiban untuk menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) ...Pemerintah Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Masih Kuat di 2022 dan 2023, Ini Alasannya
Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap kuat di angka 5,2% di 2022 dan 5,3% di 2023. Kondisi itu bisa terealisasi bila ...Anggota Komisi VI Pertanyakan Status Mitra Bapanas, Begini Jawaban Pimpinan DPR
Anggota Komisi VI DPR Rudi Hartono Bangun mempertanyakan status kemitraan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang belum mendapat persetujuan pimpinan hingga saat ini. ...Aturan Terbaru, Pemerintah Resmi Larang Ekspor CPO dan Turunannya
Pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor crude palm oil (CPO) beserta turunannya yang meliputi red palm oil (RPO), refined, bleached, deodorized (RBD) palm ...
