Wakil Ketua Komisi IV: BLT Minyak Goreng Tidak Tepat Sasaran

Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Ermarini menilai kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada masyarakat tidak tepat sasaran. Pasalnya, namanya pun masuk sebagai penerima BLT minyak goreng yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat miskin.

“Saya saja dapat BLT. Anggota DPR dapat BLT di kampung saya, di Matraman itu. Saya tolak juga, ini datanya begitu, dipaksa juga. Ini catatan bahwa data itu ampun deh. Data itu baru kemarin saya dapat. Itu curhatan sayalah,” kata Anggi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/4).

Anggi mengatakan, pemberian BLT minyak goreng tidak akan menyelesaikan permasalahan yang ada. Karena itu, pemerintah seharusnya lebih fokus terhadap permasalahan minyak goreng yang masih terus bermasalah hingga saat ini.

“Saya hargai itu sebagai salah satu tindakan cepat untuk membantu masyarakat. Tetapi sejauh mana itu nanti bisa membantu mengurai akar masalahnya,” ujar Anggia.

Terkait masalah minyak goreng itu, kata Anggia, pemerintah terkesan tidak berdaya. Padahal, Indonesia merupakan negara produsen terbesar penghasil minyak goreng. “Kita yang mengatur regulasi, kita yang menentukan, kita tidak berdaya,” ujar Anggia lagi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan menyalurkan BLT minyak goreng kepada masyarakat. keputusan diambil Jokowi pada 1 April lalu. Bantuan tersebut, kata Jokowi, akan disalurkan kepada keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berjumlah 20,5 juta keluarga, serta pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan makanan gorengan dengan jumlah 2,5 juta.

Bantuan akan diberikan senilai Rp 100 ribu per bulan. Dan bantuan akan diberikan 3 bulan sekaligus yaitu April, Mei dan Juni yang akan dibayarkan sekaligus Rp 300 ribu pada April 2022.