Wakil Ketua DPR: Negara Harus Hadirkan Pendidikan Tinggi yang Terjangkau Masyarakat

Negara disebut harus hadir untuk memberikan akses pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN) agar masyarakat bisa menjangkaunya. Untuk itu, negara perlu mengalokasikan anggaran untuk perguruan tinggi negeri sehingga negara bisa disebut hadir dan menjadi salah satu keberhasilan pemerintah.

“Justru kehebatan pemerintah itu adalah apabila menghadirkan pendidikan yang bagus dan terjangkau, murah. Terutama untuk PTN yang memang memiliki kualitas bagus, sekaligus memiliki anggaran yang besar,” kata Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (28/5).

Muhaimin menuturkan, PTN dan swasta harus sama-sama meningkatkan kualitas. Dan, peran pemerintah penting untuk nenghadirkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.

Meski begitu, kata Muhaimin, hal yang paling penting dalam pendidikan ialah sistem saling menopang satu sama lain sehingga masyarakat kurang mampu bisa merasakan pendidikan yang lebih tinggi. “Nah, yang paling penting itu saling menopang supaya yang tidak mampu tertolong, yang kuat juga tertangani,” kata Muhaimin lagi.

Untuk diketahui, Mendikbudristek Nadiem Makarim telah membatalkan kenaikan UKT tahun ini setelah dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Presiden. Setelah menjadi sorotan utama masyarakat, Kemendikburistek akan mengevaluasi permintaan peningkatan UKT yang diajukan PTN.

“Kami Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini. Dan kami akan mengevaluasi kembali permintaan peningkatan UKT dari PTN,” ujar Nadiem di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/5).

Dengan demikian, kata Nadiem, tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan UKT tersebut. Evaluasi yang dilakukan Kemendikbudristek terhadap permintaan atau permohonan peningkatan UKT dari tiap-tiap perguruan tinggi negeri.

Keputusan ini, kata Nadiem, diambil berdasarkan aspirasi yang diterima dari berbagai pihak. Kemudian, kenaikan UKT di masa depan harus sesuai dengan asas keadilan dan kewajaran.