Transisi Energi Listrik Berbasis Fosil ke EBT Jangan Justru Naikkan Tarif yang Bebani Rakyat

Pemerintah diminta menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan transisi  teknologi pembangkit listrik dari penggunaan energi fosil menuju energi baru terbarukan (EBT). Dengan begitu, proses transisi tidak membebani masyarakat terutama dari aspek biaya listrik itu.

“Pemerintah memang harus meningkatkan bauran EBT. Apalagi isu energi hijau ini sudah menjadi agenda bersama antar-negara. Namun pelaksanaannya harus cermat, agar biaya pokok pembangkitan (BPP) atau tarif listrik tidak ikut naik. Kalau ini terjadi, akibatnya rakyat juga yang jadi korban,” kata anggota Komisi VII DPR Mulyanto dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Mulyanto mengatakan, terdapat dua faktor penyebab BPP listrik yang akan mengalami kenaikan hingga 2030. Pertama, dominasi perusahaan produsen listrik (IPP) yang mencapai 65% dan faktor kedua porsi EBT yang jumlahnya justru berada di bawah IPP yaitu sebesar 52%.

Kemudian, kata kata Mulyanto, merujuk data PT PLN (Persero), sumber listrik yang dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan pembangkit yang dimiliki PT PLN (Persero) justru jauh lebih murah jika dibandingkan dengan sumber listrik yang dihasilkan dari EBT dan IPP. Sesuai dengan data Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, BPP PLN akan naik dari Rp 1.423/ kWh pada 2021 menjadi Rp1.689/kWh pada 2025.

Atas dasar itu, kata Mulyanto, bahwa beban tambahan untuk subsidi dan kompensasi yang dikeluarkan pemerintah jumlahnya akan membengkak hingga 2 kali lipat. Beban subsidi dan kompensasi mencapai Rp 71,9 triliun pada 2021, diperkirakan naik menjadi Rp 182,3 triliun pada 2025.

“Jangan sampai kebijakan energi bersih ini makin menghimpit keuangan PLN. Sekarang saja utang PLN sudah lebih dari Rp 500 triliun,” ujar Mulyanto.

Untuk mencegahnya, kata Mulyanto, pemerintah diminta tidak membangun EBT di wilayah surplus energi seperti Jawa dan Sumatera. Apalagi hal demikian pula yang akan menyebabkan pembengkakan biaya berlebihan yang justru harus ditanggung PLN.

“Kita harus berkomitmen pada kepentingan bangsa terkait ketahanan energi nasional, menyediakan energi yang cukup, murah dan syukur-syukur bersih. Jangan membebani rakyat dengan tarif listrik yang mencekik,” katanya.