Soal Larangan Ekspor Batubara, Ini Pendapat 9 Fraksi di DPR

Fraksi Gerindra
Ketua Fraksi Gerindra DPR Ahmad Muzani mengapresiasi kebijakan pemerintah yang melarang ekspor batubara selama 1 bulan penuh. Larangan ekspor batubara menunjukan komitmen pemerintah untuk mengatasi ketersediaan batubara di tengah krisis energi yang terjadi saat ini.

Muzani berharap agar para pelaku usaha dapat mematuhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah demi kepentingan bersama. “Jangan sampai sumber energi kita dari batu bara pembangkit listrik maupun industri dihabiskan untuk kebutuhan perdagangan internasional,” kata Muzani, Minggu (2/1).

Fraksi Golkar
Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi Partai Golkar Maman Abdurrahman menilai kebijakan larangan ekspor batubara yang dilakukan pemerintah memiliki niat yang baik, namun di satu sisi kebijakan tersebut dinilai kurang tepat.

Pada Desember 2021, kata Maman, Komisi VII DPR telah melakukan rapat kerja bersama Kementerian ESDM dan direktur utama PLN untuk membahas ketersediaan pasokan batubara. Dalam agenda tersebut, ditemukan fakta bahwa permasalahan cadangan batubara yang dimiliki PLN karena masalah rantai pasok.

Menurut Maman, PLN lebih memilih kontrak jangka pendek ketimbang kontrak jangka panjang dengan para perusahaan pemasok batubara. Dampaknya, ketika harga acuan batubara naik dan pengusaha memilih untuk melakukan ekspor, PLN terkena imbas dari adanya fenomena tersebut.

“PLN berada di comfort zone, mau enaknya saja dan merasa yakin bahwa kalau ada masalah pasti akan dibantu pemerintah,” kata Maman, Minggu (2/1).