Sikap Partai Demokrat soal RUU Perampasan Aset

Partai Demokrat dipastikan terbuka mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Namun, sejauh ini Demokrat masih menunggu mekanisme masuknya RUU tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Kalau kami kan menunggu itu masuk ke dalam skala prioritas atau tidak, itu tergantung keputusan pemerintah dan Badan Legislasi,” kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron kepada wartawan di Kompleks DPR, Senayan pada Rabu (17/04/2025).

Fraksi Partai Demokrat DPR RI, kata Herman, baru akan memberikan pandangan jika RUU itu sudah muncul di DPR. Karena, sejauh ini Demokrat akan terbuka membahas suatu undang-undang demi kepentingan bangsa dan negara.

“Kita welcome saja untuk membahas sesuatu untuk kepentingan bangsa negara ya, tentu Demokrat terbuka,” kata Herman.

Pembahasan RUU Perampasan Aset tersebut akan tergantung kepada kesepakatan pemerintah dan Badan Legislasi DPR RI, untuk bisa masuk ke dalam prioritas. Pandangan Partai Demokrat terhadap RUU tersebut akan berdasarkan kepada keputusan kolektif.

“Tergantung kepada apakah masuk dalam skala prioritas, gitu. Kalau masuk dalam skala UU prioritas tahun 2025, ya tentu akan dibahas (di internal partai),” ujar dia.

Diketahui, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa RUU tentang Perampasan Aset hanya tinggal memerlukan komunikasi serius dengan partai politik (parpol).

Pemerintah akan melakukan komunikasi tersebut, terlebih pemerintah sempat mengajukan RUU Perampasan Aset pada periode pemerintahan Presiden ke tujuh RI Joko Widodo.

Menkum menyebut sikap pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai RUU tersebut tidak berubah. Bahkan, Presiden Prabowo menaruh atensi terhadap RUU Perampasan Aset.