Sebagai Wakil Rakyat, Formappi Minta DPR Lebih Kritis kepada Pemerintah

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) meminta DPR agar lebih kritis dalam mengawasi pengelolaan dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pasalnya, alat kelengkapan Dewan seperti komisi-komisi tidak pernah menolak keinginan pemerintah.

Menurut peneliti Formappi Albert Purwa, kurang kritisnya DPR itu lantas terkesan menolerir serapan anggaran kementerian dan lembaga pemerintahan. Padahal, Ketua DPR Puan Maharani sudah berulangkali menyatakan bahwa APBN harus dikelola demi kesejahteraan rakyat.

“DPR harus lebih peka dan lebih kritis terhadap pengelolaan dan penggunaan APBN. DPR harus berani menggunakan hak angket (penyelidikan) atas rendahnya serapan anggaran kementerian/lembaga yang menjadi ruang lingkup kerjanya,” kata Albert dalam diskusi secara virtual, Jumat (6/1).

Albert mengatakan, pihaknya juga menilai, penyusunan rencana kerja kegiatan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus), tidak sejalan dengan pidato yang disampaikan Ketua DPR Puan Maharani, setiap masa pembukaan sidang dari waktu ke waktu.

“Padahal Bamus juga dipimpin orang sama yakni ketua DPR. Karena itu, ke depannya diperlukan penyempurnaan perencanaan kegiatan DPR pada setiap masa sidang,” ujar Albert.

Lalu, soal fungsi legislasi DPR, kata Albert, alasan yang kerap disampaikan bukan mengejar jumlah rancangan undang-undang (RUU) yang diselesaikan, tapi kualitas yang dihasilkan. Kenyataannya, kualitas UU yang dihasilkan pun sering mendapat kritik dari masyarakat, bahkan ada yang diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kritik masyarakat, kata Albert, sering terjadi karena minimnya kelompok masyarakat yang dilibatkan untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan, saran, dan pendapat dalam proses pembahasan RUU. Minimnya sosialisasi materi RUU, juga dinilai menjadi salah satu sebab beberapa UU yang dihasilkan mendapat penolakan dari masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu.

“DPR harus lebih intensif mensosialisasikan RUU yang masih dalam proses pembahasan kepada berbagai kelompok masyarakat,” ujar Albert.

Peran pengawasan DPR dalam masa sidang sebelumnya, kata Albert, juga masih belum fokus. Buktinya, beberapa rencana kegiatan pengawasan tidak ditemukan realisasinya.

“Sikap-sikap tidak kritis komisi-komisi dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran pengawasan dan apresiasi atau puja-puji ketua DPR kepada pemerintah makin memperjelas bahwa DPR merupakan mitra setia pemerintah, bukan pengawas yang kritis.” tutur Albert.