Saran Komisi V DPR Akan Dibawa ke Rapat 3 Kemenko Terkait Pembatasan Libur Nataru

0
379
Reporter: Rommy Yudhistira

Pemerintah diminta mengambil langkah dan kebijakan untuk menyikapi momen libur nasional Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru (Nataru) 2022. Langkah tersebut dalam rangka mengendalikan penyebaran Covid-19.

“Bagaimana libur Natal dan Tahun Baru ini dilaksanakan tapi mengutamakan pengendalian sebaran Covid-19, dan pengendalian sebaran Covid-19 ini menjadi hal yang utama dari seluruh proses liburan Nataru ini,” kata Ketua Komisi V DPR Lasarus ketika rapat dengan berbagai mitra kerjanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (1/12).

Lasarus mengatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berperan penting terkait dengan kebijakan pemerintah dalam konteks mengendalikan penyebaran Covid-19 di masa liburan Nataru. Karena itu, Kemenhub akan selalu disorot terkait kebijakan pembatasan libur Nataru tahun ini.

“Yang utamanya tentu ini Kemenhub akan paling banyak disorot, paling banyak dinilai, dan seterusnya. Itu makanya saya bilang, kita sering kali menjelaskan kepada masyarakat bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil Kemenhub itu adalah hilir dari hulu pengambil keputusan Gugus Tugas,” ujar Lasarus.

Karena itu, Lasarus berharap Kemenhub dapat membawa bahan masukan, pendapat, dan saran yang diberikan Komisi V ke rapat pengambilan keputusan mengenai kebijakan libur Nataru. Diharapkan Komisi V dan Kemenhub efektif dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di masa libur Nataru tahun ini.

Baca Juga :   BPDPKS: Penyaluran Dana Peremajaan Sawit Terus Meningkat

“Oleh karenanya Komisi V punya andil untuk soal ini, saya berharap seluruh keputusan yang diambil oleh Gugus Tugas nanti, Pak Menteri (Budi Karya Sumadi) tetap jangan sampai tidak efektif dalam kita memutus mata rantai sebaran Covid-19 dalam rangka Nataru,” ujar Lasarus.

Menanggapi hal tersebut, Budi Karya Sumadi memastikan akan membawa saran, pendapat dan masukan Komisi V DPR untuk dijadikan rekomendasi dalam rapat bersama 3 Kementerian Koordinator. Dengan demikian, koordinasi final syarat-syarat perjalanan Nataru memang dilakukan secara firm dan bisa melindungi masyarakat agar tidak terpapar Covid-19.

Di samping itu, kata Budi Karya, seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga penanganan Covid-19 di Indonesia yang saat ini terbilang sudah membaik. “Kita juga mengimbau agar euforia tentang kita semakin bagus itu jangan, bahkan ada satu rencana tagline Nataru itu di rumah saja, tapi ini belum kita putuskan, hari-hari ini kita akan diskusikan dengan para Menko,” ujar Budi Karya.

Selain Budi Karya, rapat di Komisi V DPR ini juga dihadiri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diwakili Wakil Menteri John Wempi Wetipo, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati dan  Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto.

Baca Juga :   Integrasi NIK Jadi NPWP, Ini Penjelasan Wakil Ketua DPR

 

Dapatkan berita dan analisis seputar ekonomi, bisnis dan lainnya hanya di theiconomics.com.

Pastikan untuk mengikuti perkembangan terbaru, berita, dan event The Iconomics di akun sosial media kami:
Instagram: the.iconomics
TikTok: @theiconomics
YouTube: @theiconomics
X: theiconomic
LinkedIn: The Iconomics

Leave a reply

Iconomics