Pemerintah Diminta untuk Kuasai Saham Mayoritas di Vale Indonesia, Ini Keuntungannya

Anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar mendorong pemerintah untuk menguasai saham mayoritas PT Vale Indonesia yang kontraknya akan berakhir pada Desember 2025. Keberhasilan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo mengakuisisi PT Freeport Indonesia bisa menjadi tolok ukur menguasai saham mayoritas Vale Indonesia.

Menguasai Vale Indonesia, kata Gunhar, menjadi penting agar kedaulatan energi yang selama ini dikuasai asing dapat kembali ke tangan Indonesia. Juga bisa dinilai sebagai perwujudan amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945.

“Sekaligus sebagai legacy di akhir jabatan presiden, untuk diwariskan bagi anak cucu generasi penerus bangsa. Ini akan dicatat dalam sejarah bangsa Indonesia, bagaimana presiden Jokowi tidak diragukan komitmennya terhadap konstitusi,” kata Gunhar dalam keterangannya, Jumat (14/10).

Alasan lainnya, kata Gunhar, aspirasi para kepala daerah di tempat perusahaan itu beroperasi, juga menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam memutuskan mengambil alih Vale Indonesia. Soalnya, beberapa kepala daerah seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara pernah menyampaikan aspirasinya kepada Komisi VII terkait akuisisi saham mayoritas Vale itu.

Ketika Komisi VII rapat dengan para kepala daerah itu, kata Gunhar, berkembang gagasan agar Mind Id, perusahaan milik negara dapat mengakuisisi saham Vale Indonesia sebesar 51%. Tentunya, jumlah tersebut dinilai lebih besar daripada saham yang dimiliki pemerintah saat ini yakni 20%.

Atas dasar tersebut, kata Gunhar, pihaknya akan melanjutkan pembahasan regulasi terkait divestasi saham Vale Indonesia sesuai usulan revisi PP Nomor 77 Tahun 2014 mengenai skema divestasi. Dengan langkah tersebut, pemerintah akan mendapatkan banyak keuntungan di saat meningkatnya harga komoditas seperti nikel.

Seperti diketahui, nikel menjadi salah satu komoditas unggulan yang memberikan kontribusi dalam sumber pendapatan negara, seiring dengan strategi hilirisasi yang dilakukan pemerintah. “Indonesia dikabarkan mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil ekspor nikel yang sudah masuk dalam proses hilirisasi. Keuntungan negara dari ekspor yang didapat pada tahun ini saja mencapai sekitar US$ 30 miliar atau sekitar Rp 450 triliun,” katanya.