Pemerintah Diminta Evaluasi Kebijakan Perkilangan Pasca-RU Balikpapan Terbakar Lagi

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan perkilangan bahan bakar minyak selepas Pertamina Refinery Unit (RU) di Balikpapan, Kalimantan terbakar. Dengan demikian, kejadian serupa tidak terulang lagi di masa mendatang.

“Pemerintah harus dapat memastikan operator migas menjalankan kebijakan terkait kilang ini secara benar. Karena terbukti dalam 1 tahun terakhir ini, sudah ada 4 kejadian kebakaran kilang BBM dan 2 kali terjadi di tempat yang sama,” kata Mulyanto dalam keterangan resminya, Selasa (8/3).

Mulyanto mengatakan, pembenahan tidak hanya dilakukan dari sektor perawatan kilang dan penjagaan aset strategis, tapi juga menjaga ketersediaan pasokan serta harga yang terjangkau. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021 menunjukkan, impor minyak dan gas (migas) menyebabkan defisit transaksi berjalan senilai US$ 13 miliar.

Sementara konflik Rusia-Ukraina, kata Mulyanto, menyebabkan harga migas yang terus melonjak hingga menyentuh angka US$ 140 per barel. Dan diperkirakan akan berdampak terhadap defisit transaksi berjalan yang semakin tertekan.

“Ini sangat membahayakan ketahanan energi nasional kita. Untuk itu, pemerintah harus serius menangani pengelolaan kilang minyak ini. Dengan melonjaknya harga migas dunia, soal ini semakin kritis. Pemerintah tidak boleh kalah dari mafia impor migas,” ujar Mulyanto.

Sebagai informasi, kilang RU V Balikpapan yang dibangun pada 1922 berkapasitas sebesar 266 ribu barel per hari atau 30% dari total produksi kilang Pertamina. Kilang RU V Balikpapan merupakan kilang terbesar ketiga setelah kilang Cepu dan kilang RU IV Cilacap.

Secara keseluruhan dengan total 6 kilang minyak itu, Pertamina dapat menghasilkan BBM sebanyak 850 ribu hingga 950 ribu barel per hari. Sedangkan untuk kebutuhan BBM yang harus dipenuhi sebesar 1,6 juta per barel. Kekurangan pasokan dalam negeri itu lantas ditutupi dengan impor sekitar 800 ribu barel per hari.