PDI Perjuangan Ubah Peta Politik Jelang 2024, Masihkah Koalisi Besar Akan Terbentuk?

Suhu politik nasional terus meningkat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Tidak sekadar pembahasan koalisi partai politik, dinamikanya kian berkembang dalam hal penentuan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) terutama setelah PDI Perjuangan secara resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres di Pilpres 2024.

Sebelum pengumuman PDI Perjuangan itu, beberapa partai politik telah menjalin koalisi. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), misalnya, yang terdiri atas Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan disebut poros koalisi paling awal yang terbentuk pada 4 Juni 2022.

Dalam membentuk KIB, ketiga ketua umum (ketum) partai yaitu Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan dan Suharso Monoarfa ketika itu menjabat Ketum PPP sepakat menandatangani nota kesepahaman. Kendati dinilai paling awal membentuk koalisi, nyatanya Partai Golkar, PPP dan PAN belum juga menetapkan capres dan cawapresnya sehingga menimbulkan tanya serta arah dari KIB.

Selepas pembentukan KIB, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sepakat membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) pada 13 Agustus 2022. Dalam salah satu poin berkoalisi, kedua partai sepakat pasangan capres dan cawapres KKIR akan ditentukan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

Mengamati arah kedua koalisi itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai khusus untuk KIB belum menentukan capresnya waktu itu karena pandangan yang berbeda dari tiap-tiap partai. Golkar, misalnya, masih tetap dengan keputusan Airlangga sebagai capres, sementara PPP dan PAN dinilai belum memiliki tokoh yang akan diusung pada Pilpres 2024.

“Mereka mengusulkan nama lain di luar KIB. Sebut saja misalnya Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, Anies Baswedan, Khofifah Indar Parawansa, Erick Thohir, dan nama besar lainnya,” kata Adi dalam keterangan tertulis beberapa waktu yang lalu.

Berdasarkan hal itu, kata Adi, boleh jadi sebagai bentuk penolakan halus dari PPP dan PAN terhadap agenda Golkar yang mengusung Airlangga. “Ujian utama KIB tentu soal capres dan cawapres yang akan diusung. Selama dalam kesepakatan bersama, koalisi dijamin langgeng. Begitupun sebaliknya,” ujar Adi lagi.

Sementara untuk KKIR, kata Direktur Eksekutif IPR Ujang Komarudin, berpotensi terpecah apabila Cak Imin tidak terpilih sebagai cawapres mendampingi Prabowo. Sedangkan Partai Gerindra telah secara resmi mengumumkan Prabowo sebagai capres.

“Dilema bagi Prabowo kalau Cak Imin lari, PKB harus cari partai koalisi yang lain. Tetapi kalau siapa yang dipilih sebagai cawapres untuk di 2024, ini semakin berat bagi Prabowo. Seperti itu kalkulasinya,” kata Ujang.

Selanjutnya, Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang terdiri atas Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS resmi terbentuk pada 23 Maret 2023. Nota kesepahaman koalisi ketiga partai ditandatangani Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu. Salah satu poin yang menjadi kesepakatan ketiga parpol tersebut yakni mengusung Anies Baswedan sebagai capres di 2024 dan menyerahkan pemilihan cawapres sepenuhnya di tangan Anies.

Sebenarnya dari 3 koalisi partai yang terbentuk di luar PDI Perjuangan, Koalisi Perubahan yang paling awal mendeklarasikan capres mereka. Soal pergerakan KPP itu, kata Ujang, bisa saja berubah sewaktu-waktu, mengingat belum adanya kesepakatan mengenai sosok cawapres yang akan mendampingi Anies. Dan, belakangan Demokrat sudah menunjukkan sinyal bahwa AHY siap dipasangkan sebagai cawapres bersama Anies dalam Pilpres 2024.

“Ini capresnya Anies, cawapresnya belum tahu juga siapa,” ujar Ujang.

Pergeseran Peta Politik
Yang menarik adalah mengamati pergerakan beberapa partai pasca-pengumuman resmi PDI Perjuangan soal Ganjar jadi capres 2024. Setelah itu, Partai Hanura – kendati tidak punya kursi di parlemen – langsung mengumumkan dukungannnya terhadap Ganjar pada 22 April lalu.

Selang beberapa hari berikutnya, PPP juga resmi mengumumkan dukungan terhadap pencalonan Ganjar sebagai capres. Padahal, PPP sebagaimana diketahui masih berada dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Dukungan terhadap Ganjar itu diakui sebagai hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) V PPP yang digelar di Sleman, Yogyakarta pada 25 April lalu.

Menurut Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana, penetapan Ganjar sebagai capres mampu mengubah peta politik dalam pilpres mendatang. Perubahan itu terutama mengenai pembentukan koalisi yang melibatkan partai-partai pendukung pemerintahan dan di luar pemerintahan.

“PDI Perjuangan yang sudah memiliki capres tentu akan menjadi magnet utama dalam pilpres mendatang dan akan mendorong koalisi lain akan merapat,” kata Aditya.

Pencalonan Ganjar itu, kata Aditya, menjadi bukti bahwa PDI Perjuangan sebagai parpol memiliki kesolidan organisasi. Juga menjadi bukti dari pernyataan yang pernah disampaikan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bahwa capres mereka berasal dari kader. Karena itu, PDI Perjuangan dinilai memiliki pandangan yang rasional karena elektabilitas Ganjar memang sudah sangat baik dalam beberapa tahun terakhir hasil dari berbagai lembaga survei.

“Ada dinamika yang terjadi di dalam untuk menentukan hal tersebut, namun ada peristiwa yang tentu menjadi pertimbangan serius terkait dengan karakter PDI Perjuangan yaitu terkait dengan Israel dan Piala Dunia U-20. Hal ini menunjukkan sisi positif dari penilaian PDI Perjuangan terhadap Ganjar dan tentu akan berdampak kepada peningkatan suara dalam Pilpres 2024,” ujar Aditya.

Koalisi Besar Akan Terbentuk?
Setelah pergeseran peta koalisi partai politik selepas Ganjar sebagai capres yang diusung PDI Perjuangan, Presiden Joko Widodo disebut akan mengundang para ketua umum partai politik pendukung pemerintah untuk bersilaturahmi dan membicarakan berbagai isu politik di Indonesia.

“Mudah-mudahan nanti, cari waktu yang tepat, Bapak (Jokowi) akan mengundang ketua-ketua umum partai untuk silaturahmi,” kata Zulkifli Hasan di Istana Kepresidenan, Jakarta beberapa waktu lalu.

Selain dengan Jokowi, kata Zulkifli, para ketum yang tergabung di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan mengadakan pertemuan pada 27 April 2023. Dengan demikian, koalisi besar akan terbentuk setelah adanya pertemuan antara ketua umum partai politik bersama Jokowi dan juga pertemuan partai yang tergabung di dalam KIB.

“Koalisi besarnya, ketemu dulu. Besok KIB, habis itu tadi, Bapak (Jokowi) juga mengundang ketua partai untuk ngopi bareng,” ujar Zulkifli.

Sebelumnya, wacana koalisi besar mencuat setelah adanya pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono di kantor DPP PAN pada awal April lalu.

Dalam pertemuan yang berlangsung secara tertutup itu, kata Jokowi, pihaknya dengan para ketua umum partai membahas isu kebangsaan dan keberlanjutan pembangunan. Soal koalisi besar yang akan terbentuk, Jokowi menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada para pemimpin partai politik baik yang ada di parlemen maupun tidak.

“Pilpres itu urusannya urusan partai atau gabungan partai, Jangan presiden itu diikut-ikutkan, tapi sering ketua partai ini dikit-dikit, sudah direstui presiden. Apa hubungannya, enggak ada hubungannya,” ujar Jokowi.

Beberapa pimpinan partai politik, kata Jokowi, juga pernah datang meminta restu dalam hal koalisi dan pilpres. Secara jelas, koalisi partai politik yang terbentuk murni datang dari keinginan partai politik.

“Apalagi kalau datang ke saya dalam membangun koalisi, semuanya sudah disetujui presiden, urusannya apa, enggak ada urusannya. Mau bangun koalisi, mencalonkan seseorang. Itu bukan karena saya. Tapi di luarnya beda lagi. Ini sudah direstui pak presiden. Saya sih senang-senang saja,” ujar Jokowi lagi.