PDI Perjuangan Nilai Partai Ummat Tak Paham Pancasila karena Usung Politik Identitas

PDI Perjuangan menilai pernyataan Ketua Umum Partai Ummat Ridho Ramadi sebagai politik identitas tidak mencerminkan aspek fundamental dalam sejarah pembentukan bangsa dan perundang-undangan saat ini. Padahal, semua partai politik sebagai amanat Undang-Undang (UU) Partai Politik wajib menaati peraturan yang berlaku.

“Kalau kita melihat dari Undang-Undang Partai Politik, seluruh partai politik wajib taat asas. Memahami sejarah kemerdekaan kita, memahami ideologi bangsa, memahami Pancasila. Apa yang dilakukan Partai Ummat sangat tidak memahami aspek-aspek fundamental,” kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto beberapa waktu lalu.

Ketika ada partai yang berani mengusung politik identitas, kata Hasto, maka, potensi terjadinya perpecahan akan terbuka. Karena itu, masyarakat diminta menjadi wasit dan menentukan sikap terhadap partai politik yang mengusung politik identitas.

“Kami meyakini mereka yang mengedepankan politik identitas tidak akan mendapat tempat di dalam bumi Indonesia yang sangat plural ini, yang sangat berbhineka tunggal ika ini,” ujar Hasto.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Ramadi menyatakan sebagai partai yang mengusung politik identitas sebagai landasannya dalam berpolitik. Tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif, dalam etika yang situasional.

“Ini adalah proyek besar sekularisme yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Dengan demikian perlu dipahami bahwa sesungguhnya justru politik identitas adalah politik yang pancasilais,” kata Ridho.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja menyesalkan pernyataan Partai Ummat. Menurut Rahmat, politik identitas merupakan akar permasalahan yang terjadi pada Pemilu 2019.

“Kemudian, melakukan kampanye atau sosialisasi di tempat ibadah itu juga menjadi persoalan besar. Jangan sampai nanti pada saat kampanye kita akan lihat misalnya tempat ibadah A capresnya A, tempat ibadah B capresnya B,” kata Rahmat.

Rahmat memastikan, pihaknya akan menindak tegas partai politik yang memanfaatkan politik identitas yang berujung menimbulkan politisasi berbasis SARA, sehingga rentan terhadap perpecahan antar masyarakat.

“Oleh sebab itu, kami, dari mulai sejak Bawaslu berdiri adalah lembaga yang anti terhadap politisasi SARA. Jika ada yang menggunakan itu, akan berhadapan langsung dengan Bawaslu,” tutur Rahmat.