PBNU Tidak Punya Kepentingan Tunjuk Perwakilan sebagai Menteri di Kabinet 2024-2029, Ini Alasannya

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memastikan tidak memiliki kepentingan khusus untuk menunjuk perwakilannya menduduki jabatan menteri pada kabinet pemerintahan periode 2024-2029. Sebab, PBNU bukan faksi politik yang bisa menentukan hal tersebut.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan, pihaknya merupakan bentuk dari realitas demografis masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, tidak mustahil jika menteri pada kabinet berikutnya ada yang berasal dari kalangan NU.

“Jangan-jangan menterinya NU semua. Jangan kaget. Bukan soal faksi politik, soal demografis saja. Kalau ditanya berapa orang? Tidak tahu. Tapi secara demografis paling tidak separuh,” kata Yahya dalam keterangan resminya di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (18/4) kemarin.

Terkait sengketa Pilpres 2024, kata Yahya, pihaknya berharap seluruh pihak dapat menerima keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) kelak, sehingga tidak menimbulkan kontroversi. Apabila keputusan MK menimbulkan perdebatan, maka permasalahan pilpres bisa berkepanjangan.

Karena itu, kata Yahya, diharapkan tidak ada lagi kontroversi yang terjadi akibat dari putusan sidang sengketa Pilpres 2024. Apalagi masyarakat memiliki harapan kondisi pasca-pilpres dapat berjalan normal.

Di sisi lain, kata Yahya, dengan selesainya pelaksanaan pemilu, pemerintah berikutnya bisa melakukan kegiatan dan pekerjaan secara efektif. “Itu yang kami harapkan sebagai masyarakat biasa. Masyarakat sudah kangen bisa kerja seperti biasa. Sudah tidak ada ribut-ribut lagi,” kata Yahya.