Partai Buruh Tolak Pembahasan Revisi UU Cipta Kerja

Partai Buruh bersama dengan serikat buruh berdemonstrasi di depan gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta menolak pembahasan Undang Undang (UU) Cipta Kerja. UU tersebut dinilai memberatkan kaum pekerja, petani, nelayan dan unsur-unsur sosial lainnya.

“Isi atau draf yang sudah disampaikan kepada DPR mengulang kembali terhadap soal pembahasan omnibus law beberapa tahun yang lalu,” kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal kepada wartawan di Kompleks Senayan, Jumat (14/1).

Menurut Iqbal, massa aksi juga menyoal ketidakterbukaan pemerintah dan DPR dalam membahas UU Cipta Kerja. Bahkan sampai saat ini masyarakat dan publik belum mengetahui isi lengkap dari draf UU Cipta Kerja.

“Isi dari (UU) Cipta Kerja tersebut tidak ada yang tahu. Dari 2 tahun yang lalu, kalangan masyarakat sipil, termasuk serikat buruh, serikat petani, buruh migran, menolak isi daripada UU Cipta Kerja tersebut,” kata Said Iqbal.

Said mengatakan, pihaknya juga menolak upaya DPR yang ingin memasukkan revisi UU Cipta Kerja ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022.

“Bilamana DPR dan pemerintah memaksakan kehendak tetap membahas RUU Cipta Kerja tersebut, maka buruh dan seluruh elemen gerakan serikat buruh, gerakan sosial, dan Partai Buruh, akan mengorganisasi aksi-aksi dan pemogokan umum secara konstitusional dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,” kata Said.

Di samping menolak pembahasan UU Cipta Kerja, massa buruh, kata Said, juga menuntut revisi atas keputusan gubernur terkait upah minimum kabupaten/kota. Juga menuntut pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Pekerja Rumah Tangga dan merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).