Netralitas ASN di Pemilu Penting untuk Jaga Marwah Pengayom dan Pelayan Publik

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga marwah sebagai pengayom dan pelayan publik. Dengan begitu, ASN tidak mudah terpengaruh terhadap kepentingan pribadi dan kelompok tertentu yang berkaitan dengan kontestasi politik.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Herwyn J. H. Malonda mengatakan, kewenangan ASN rentan terhadap pengaruh politik yang dilakukan calon peserta pemilu. Itu sebabnya, Bawaslu berupaya mengawasi ASN agar tidak terjebak dalam politik praktis.

“ASN tidak terpengaruh sirkulasi kekuasaan politik dan menjadi salah satu objek pengawasan, tidak hanya Bawaslu, tetapi juga Komisi ASN, dan masyarakat pada umumnya,” kata Herwyn dalam kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN di Jakarta beberapa waktu lalu.

Belajar dari pengalaman sebelumnya, kata Herwyn, dalam pemilu termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada), ASN cenderung dimanfaatkan untuk menjadi basis dukungan politik. Politisasi jenis ini, cenderung disertai dengan tekanan dan intimidasi serta ancaman yang sering membuat seorang ASN tidak berani menghindar.

“Mereka terpaksa berpihak, sebab mengambil posisi netral dapat dianggap sebagai pembangkangan yang akibatnya bisa sangat fatal bagi posisi mereka dalam struktur birokrasi. Ada juga ASN bermain yang politik praktis dengan menginisiasi dan menggalang dukungan politik,” kata Herwyn.

Masih kata Herwyn, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu khususnya di Pasal 281 juga mengatur netralitas ASN. “ASN tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara,” tuturnya.