Meski Ada Automatic Adjustment Anggaran, KLHK Diminta Konsisten Jalankan Program

Komisi IV DPR meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk tetap menjaga konsistensi komitmen dalam bekerja di tengah penerapan sistem automatic adjustment anggaran.

Konsistensi KLHK itu diharapkan terkait pelaksanaan program berbasis masyarakat, dan kegiatan bimbingan teknis, serta sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya menjaga kualitas hutan dan lingkungan hidup.

Wakil Ketua Komisi IV Anggia Erma Rini mengatakan, pihaknya meminta Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar untuk menyampaikan laporan secara tertulis atas setiap automatic adjustment pagu anggaran kementeriannya. Ini menjadi dasar pengambilan keputusan melalui rapat kerja atas perubahan pagu anggaran KLHK.

“Komisi IV mendengarkan penjelasan atas automatic adjustment pagu anggaran KLHK Tahun 2023 berdasarkan Surat Menteri keuangan Nomor S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022, hal automatic adjustment belanja kementerian/lembaga tahun anggaran 2023,” kata Anggia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1).

Dalam paparannya, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan, automatic adjustment sebagaimana yang tertuang dalam surat menteri keuangan, KLHK mendapatkan penyesuaian anggaran sebesar Rp 458,6 miliar, sebagai bentuk langkah mitigasi terhadap kondisi geopolitik global. Dengan kondisi tersebut, maka alokasi anggaran pada KLHK terdapat perubahan untuk belanja pegawai alokasi penyesuaian yang berlaku yakni sebesar Rp 62,2 miliar atau 13,57%.

Sementara dari sisi belanja barang, kata Siti, terdapat penyesuaian sebesar Rp 376,6 miliar atau 82,12%, dan belanja modal sebesar Rp 9,8 miliar atau 2,14%. Meski ada automatic adjustment dan KLHK melaporkan sumber-sumber pencadangannya sehingga tidak mengganggu kegiatan anggaran berbasis masyarakat.

“Adanya automatic adjustment pada APBN KLHK tahun 2023 tidak akan mengurangi komitmen terhadap kegiatan berbasis masyarakat dan pelaksanaan bimbingan teknis atau sosialisasi,” ujar Siti.

Sementara itu pada 2023, KLHK menargetkan pendapatan sebesar Rp 5,2 triliun yang ditopang dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang meliputi produksi kayu bulat untuk pemenuhan ekspor kayu olahan, dan kunjungan wisata alam selama pandemi.

Total pendapatan yang berasal dari PNBP tersebut, kata Siti, mengalami peningkatan sebesar 1,9% dari angka pada periode 2022. Adapun proporsi terbesar pendapatan tersebut dari dana reboisasi sebesar 35,08%, penggunaan kawasan hutan 30,54%, dan provisi sumber daya hutan 29,95%.

“Peningkatan pendapatan dibanding tahun sebelumnya ini menggambarkan peningkatan produksi barang dan jasa di sub sektor lingkungan hidup dan kehutanan,” kata Siti.