Kurang Dikenal di Daerah, BPJS Ketenagakerjaan Dinilai Perlu Bersosialisasi

BPJS Ketenagakerjaan diminta untuk gencar bersosialisasi ke berbagai daerah khususnya daerah terpencil di seluruh Indonesia. Langkah tersebut sebagai upaya untuk menjalankan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan.

“Ternyata memang sampai hari ini masyarakat itu masih belum terlalu mengenal BPJS Ketenagakerjaan, yang ada dalam pikiran masyarakat yaitu BPJS Kesehatan. Ini memang perlu dilakukan sosialisasi lebih masif sampai ke tingkat daerah,” kata anggota Komisi IX DPR Ratu Ngadu Bonu Wulla di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/11).

Ratu mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan juga perlu menambah sumber daya manusia (SDM) di kantor-kantor perwakilan di berbagai wilayah. Dengan demikian, cakupan kepesertaan dapat bertambah kembali seiring dengan penambahan jumlah tenaga kerja.

“Contoh untuk wilayah NTT khususnya Pulau Sumba itu hanya ada 1 kantor, ini sangat menjadi persoalan ketika ada masyarakat yang ingin masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan agak sulit untuk melakukan komunikasi,” ujar Ratu.

Sementara itu, rekan Ratu di Komisi IX DPR Nur Yasin mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan perlu melakukan sosialisasi secara terus menerus. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih memahami maksud dan tujuan program yang dicanangkan pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan.

“Karena banyak juga yang kami jumpai pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar dari mereka, seperti cara mendaftar dan ke siapa di desa ini mau mendaftar, dan lain-lain,” ujar Nur.

Di samping itu, kata Nur, pihaknya berharap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat menjangkau pekerja migran Indonesia yang dinilai rentan dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak sejalan dengan program pemerintah.

“Oleh karena itu masyarakat khususnya melalui kepala desa harus diberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya berkaitan dengan bekerja di luar negeri, ini juga berkaitan dengan ke diseminasi,” kata Nur.