KPU Diminta Lakukan Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data untuk Program SDI Pemerintah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran data bersama pemerintah untuk program Satu Data Indonesia (SDI). Pemerintah disebut sigap menangkap urgensi kebutuhan dengan mengupayakan perbaikan data untuk menyusun kebijakan termasuk untuk kebutuhan pemilihan umum (pemilu).

“Data menjadi sangat krusial. Kita tentunya tidak ingin data-data palsu dimanfaatkan oleh oknum-oknum politik sehingga hasil pemilu menjadi termanipulasi,” kata Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam diskusi virtual, Rabu (1/12).

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, kata Moeldoko, Presiden Joko Widodo berharap kebijakan tersebut dapat bermanfaat dan menjadi kunci berbagai permasalahan data di Indonesia. Dan KSP sejak 2014 menginisiasi dan merumuskannya bersama Bappenas dan beberapa kementerian/lembaga.

“Dan sekarang koordinasi Satu Data Indonesia ada di bawah Menteri PPN/Kepala Bappenas,” ujar Moeldoko.

Moeldoko mengatakan, kebijakan tersebut hadir untuk mengatasi data yang termutakhir dan berkualitas yang sulit ditemukan. Juga tidak adanya koordinasi antara institusi sehingga data yang dikeluarkan kerap kali tidak sinkron dengan hasil yang berbeda-beda.

“Kebijakan satu data bertujuan untuk melakukan strukturisasi kerangka regulasi dan institusi. Menyediakan data dalam format terbuka dan melaksanakan forum data dan K/L terkait sebagai pelopor untuk membuka jalur komunikasi dan koordinasi antar institusi atau antar instansi,” kata Moeldoko.

Lebih lanjut, kata Moeldoko, dengan adanya program SDI, seluruh data yang ada termasuk milik pemerintah, menjadi terpadu dan dapat dibagi satu sama lain antara instansi yang membutuhkan. “Bahwa ada komunikasi yang intens antara KPU dengan pemerintah sehingga data ini nanti tidak menjadi domainnya KPU saja, tetapi bisa digunakan oleh berbagai pihak,” kata Moeldoko.