Komisi XI Setujui Pagu Anggaran Kemenkeu Senilai Rp 48,7 Triliun untuk 2024

Komisi XI DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 48,7 triliun pada tahun anggaran 2024. Jumlah tersebut disesuaikan setelah adanya usulan tambahan anggaran untuk kenaikan gaji 8% atau senilai Rp 355 miliar.

“Dengan demikian kita sahkan anggaran Kementerian Keuangan sesuai dengan penyesuaian penambahan gaji,” kata Ketua Komisi XI Kahar Muzakir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9).

Sementara itu dalam paparannya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, usulan tambahan anggaran yang diajukan untuk memenuhi kebijakan kenaikan gaji sebesar 8% 78.520 pegawai di Kemenkeu. Usulan tambahan anggaran juga dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kemenkeu mengelola kebijakan fiskal, penerimaan dan belanja negara, perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko.

Sri Mulyani melanjutkan, pagu Kemenkeu sebesar Rp 48,7 triliun terbagi ke dalam beberapa sumber dana yang meliputi rupiah murni sebesar Rp 39,2 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 21,7 miliar, hibah Rp 1 miliar, dan badan layanan umum (BLU) senilai Rp 9,4 triliun. Pagu Kemenkeu, apabila dipilah menurut rincian per fungsi yakni fungsi pelayanan umum senilai Rp 45 triliun, fungsi ekonomi Rp 232,5 miliar, dan fungsi pendidikan Rp 3,4 triliun.

Dari sisi fungsi pelayanan umum, kata Sri Mulyani, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk program kebijakan fiskal sebesar Rp 53,1 miliar, pengelolaan penerimaan negara Rp 2,4 triliun, pengelolaan belanja negara Rp 37,5 miliar, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko Rp 306,8 miliar, dan dukungan manajemen Rp 42,1 triliun.

Kemudian untuk fungsi ekonomi, kata Sri Mulyani, akan diarahkan untuk program pengelolaan penerimaan negara Rp 5,4 miliar, dan dukungan manajemen Rp 227 miliar. Sedangkan untuk fungsi pendidikan sebesar Rp 3,4 triliun dialokasikan untuk program dukungan manajemen.

“Mohon perkenan pimpinan dan anggota Komisi XI untuk dapat menyetujui pagu Kemenkeu tahun anggaran 2024, sebagaimana hasil pembahasan dengan Badan Anggaran (Banggar),” ujar Sri Mulyani.