Komisi XI DPR Siap Dukung BPR Terlibat Program PEN

Komisi XI DPR siap mendukung keterlibatan bank perkreditan rakyat (BPR) untuk ikut berkontribusi dalam perencanaan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) di masa mendatang. BPR sesungguhnya bisa terlibat dalam program pemulihan tersebut sebab ada aturannya yang diterbitkan pemerintah.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi mengatakan, BPR juga bertanggung jawab untuk meningkatkan perekonomian, memberikan fasilitas, serta memberikan pendampingan kepada para pelaku ekonomi kecil. Berdasarkan itu pula, Komisi XI memandang agar pemerintah melibatkan BPR dalam program PEN.

“Soal mitigasi risiko, soal syaratnya, soal kecukupan modalnya, nanti kita diskusikan. Jadi jangan ditutup opsinya,” kata Fathan dalam sebuah diskusi secara virtual, Selasa (8/3).

Dari sisi peraturan perundang-undangan, kata Fathan, Komisi XI dalam 6 bulan terakhir telah menghasilkan 2 undang undang (UU) yang terdiri atas UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Tujuan perencanaan UU tersebut untuk meregulas dan mendukung langkah-langkah transformasi ekonom selama masa pandemi Covid-19.

“Tentu kita merumuskan peraturan-peraturan yang bisa memberikan ruang gerak bagi UMKM ketika pemulihan ekonomi nasional,” ujar Fathan.

Kata Fathan, Komisi XI akan merumuskan aturan yang menyangkut dengan reformasi keuangan sebagai salah satu UU yang menjadi inisiatif DPR. Juga secara khusus membahas UU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), UU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan UU tentang Bank Indonesia (BI), sehingga ketika pemulihan ekonomi sudah berjalan dengan baik maka seluruh peraturan pendukung sudah tersedia.

“Saya kira itu juga beberapa langkah-langkah yang perlu kami sampaikan bahwa kami terus bekerja bersama pemerintah kami akan rampungkan dari reformasi keuangan dengan inisiatif DPR. Itu yang kami siapkan,” kata Fathan.

Komisi XI, kata Fathan, akan membawa dan menyerap segala masukan serta usulan dari asosiasi dan masyarakat, sebagai langkah mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. “Dengan demikian, ketika landscape ekonomi itu full recovery, maka itu akan menjadi salah satu peraturan untuk membantu sektor keuangan,” katanya.