Komisi XI DPR Setujui Anggaran Kemenkeu Senilai Rp 45,2 T untuk 2023

Komisi XI DPR menyetujui anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp 45,2 triliun untuk 2023. Jumlah ini merupakan total anggaran Kemenkeu termasuk usulan penambahan senilai Rp 95 miliar yang akan digunakan untuk membiayai acara Asean Chairmanship.

Ketua Komisi XI Kahar Muzakir mengatakan, anggaran sebelum penambahan senilai Rp 45,1 triliun yang dialokasikan untuk non-BLU Rp 36,2 triliun, dan BLU Rp 8,9 triliun. Setelah usulan penambahan disetujui, maka nilainya menjadi Rp 45,2 triliun.

“Dari anggaran yang diajukan tidak satu pun yang merasa keberatan. Jadi sebetulnya anggarannya kita setujui. Anggaran yang kita setujui itu Rp 45,2 triliun,” kata Kahar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/9).

Kahar mengatakan, pihaknya meminta Kemenkeu dalam mengelola kebijakan fiskal untuk diarahkan mengakselerasi reformasi struktural dan transformasi ekonomi dengan capaian yang ditujukan dengan indikator terukur.

“Kemenkeu memastikan penerimaan negara yang optimal melalui transformasi sistem administrasi penerimaan negara, implementasi UU HPP, meningkatkan kolaborasi kementerian/lembaga, simplifikasi dan digitalisasi layanan serta kebijakan insentif perpajakan yang efektif,” kata Kahar.

Selanjutnya, kata Kahar, Kemenkeu perlu memperkuat regulasi untuk standarisasi output dan outcome dari belanja negara di setiap kementerian/lembaga. Juga memperjelas kriteria output/outcome dalam proses perencanaan, penganggaran, dan peningkatan kualitas pelaksanaan APBN yang lebih tepat guna dan tetap sasaran.

“Meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menciptakan kemudahan akses atas pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan dan bantuan dari pemerintah, serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri,” kata Kahar.

Masih kata Kahar, Komisi XI juga meminta Kemenkeu mempertajam nomenklatur klasifikasi rincian output belanja pemerintah pusat yang akan digunakan seluruh kementerian/lembaga. “Untuk menjamin kualitas spending better belanja pemerintah pusat yang lebih produktif, manfaatnya dirasakan rakyat, serta pelayanan publik yang optimal,” kata Kahar.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya akan terus memperbaiki pengelolaan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga pada 2023 dalam menjalankan tugas sebagai bendahara negara.

“Terima kasih atas keseluruhan dukungan, persetujuan, dan tentu saja juga berbagai komentar maupun hal-hal yang perlu terus untuk kita perbaiki dari Kemenkeu,” kata Sri Mulyani.