Komisi VIII Berikan Sejumlah Catatan kepada Kemensos untuk Ditindaklanjuti, Apa Saja?

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily meminta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengevaluasi beberapa program yang dinilai tidak mencapai target dan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Program itu, misalnya, e-warong yang dinilai menjadi bancakan oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan dana bantuan untuk keluarga penerima manfaat (KPM).

Kemudian, kata Ace, Kementerian Sosial (Kemensos) perlu meningkatkan program pembangunan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) dan menindaklanjuti pemberdayaan KPM biar lebih berdaya secara sosial dan ekonomi. Lalu, mengevaluasi para tenaga pendamping dan mempertimbangkan rasio jumlah KPM untuk setiap sumber daya manusia Program Keluarga Harapan (PKH).

“Perlu regulasi baru untuk mempercepat proses pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam rentang satu bulan,” kata Ace di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/2).

Menurut Ace, Kemensos juga perlu mengevaluasi kendali penyaluran bantuan sosial (bansos) lewat bank Himbara. Karena itu, Komisi VIII akan mengagendakan rapat khusus dengan Himbara soal penyaluran bantuan sosial itu.

Di sisi lain, kata Ace, pihaknya mendukung usulan Mensos Risma agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka blokir anggaran di awal tahun sehingga bisa mempercepat penyaluran bansos ke masyarakat.

Menanggapi pernyataan dan pertanyaan Komisi VIII itu, Mensos Risma mengatakan, pihaknya mengalami kesulitan menindaklanjuti program RST karena kebijakan automatic adjustment dari Kemenkeu. Itu sebabnya, Kemensos membutuhkan dukungan Komisi VIII untuk mendorong Kemenkeu membuka blokir anggaran tersebut.

“Terima kasih pimpinan dan para anggota Komisi VIII. Kalau ini bisa dipercepat. Jadi kemarin itu sebetulnya kita juga ingin menindaklanjuti RST dengan pemberdayaan, tapi waktunya tidak mencukupi, karena memang blokir itu baru Oktober (2022). Karena itu, kami mohon nanti bisa dibantu. Karena berat sekali buka blokir itu berat sekali,” tutur Risma.