Komisi VII Tolak Perpanjangan Kontrak Karya Vale Indonesia karena Menteri ESDM Dinilai Cedera Janji

Komisi VII DPR menolak perpanjangan kontrak karya PT Vale Indonesia Tbk selama Menteri ESDM Arifin Tasrif tidak melaksanakan seluruh hasil kesimpulan rapat kerja pada 13 Juni 2023. Penolakan datang dari seluruh fraksi yang ada di Komisi VII.

“Karena kita sudah ambil kesimpulan. Kita tidak boleh cedera janji. Kalau pemerintah sama parlemen saling cedera janji kasihan masyarakatnya,” kata Wakil Ketua Komisi VII Bambang Haryadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu.

Bambang mengatakan, pihaknya mewajibkan Menteri Arifin melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Mineral dan Batu Bara (Minerba) untuk segera melaksanakan hasil kesimpulan rapat terkait PT Vale Indonesia paling lambat di tahun ini. Terhadap keputusan tersebut, Komisi VII meminta pimpinan Ditjen Minerba Kementerian ESDM untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan anggota dan pimpinan paling lambat 9 September 2023.

Masih kata Bambang, Komisi VII mendorong pemerintah untuk menambah kepemilikan saham di PT Vale menjadi 43%. Tujuannya agar pemerintah sepenuhnya memiliki perusahaan tersebut dan apabila Mind Id mengendalikan perusahaan itu, maka pengembangan nikel dalam negeri akan berjalan ke arah yang lebih progresif.

Di samping itu, kata Bambang, Vale tidak akan sepenuhnya melepas saham mereka kepada pemerintah. Hal itu dapat terlihat dari pemegang saham Vale yang mayoritas kepemilikan asing.

Untuk diketahui, kepemilikan saham Vale Indonesia meliputi Vale Canada Limited dengan 43,79%, Sumitomo Metal Mining 15,03%, MIND Id 20%, Vale Japan Limited 0,55%, Sumitomo Corporation 0,14%, dan publik 20,49%. “Vale mengakali bahwa mereka sebelumnya sudah melepas ke publik 20%. Jadi seolah-olah kalau dihitung, jadi 34% plus 20%. Kamu sudah lihat di bursa yang 20% itu mayoritas kepemilikan asing,” ujar Bambang.