Komisi VII Soroti Kinerja Induk BUMN Tambang Mind Id Khususnya Antam

Induk perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) bidang pertambangan Mining Industry Indonesia (Mind Id) diminta memaparkan kinerja dalam mengelola para subholding. Soalnya laporan Mind Id dinilai hanya korporasi saja seolah-olah bukan milik negara.

“Ketika (Mind Id) membawa nama milik negara, maka membawa beban amanat konstitusi. Amanat konstitusi di BUMN tidak hanya berbicara tentang untung rugi, tidak cuma berbicara tentang laba, tapi ada juga hal lain tentang kesejahteraan rakyat yang harus diperjuangkan. Itu tidak saya dengar,” kata anggota Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/2).

Dalam kesempatan itu, Adian juga menyinggung kinerja PT Antam (Persero) Tbk yang mengelola pertambangan di wilayah Gunung Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kinerja BUMN di bawah naungan Mind Id itu perlu diketahui karena telah mengelola tambangnya selama 20 tahun.

“Lebih 20 tahun Antam berada di Pongkor tidak ada yang lahir dari sana. Sebagai pengusaha nasional, apalagi pengusaha internasional, tidak ada. Yang lahir cuma pejabat-pejabat baru di lingkungan Antam. Sementara rakyat terus menerus dibuat tidak berdaya,” ujar Adian.

Seperti Adian, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Prawoto meminta anggota agar lebih khusus memperhatikan persoalan Antam di Pongkor itu. Setelah ketua kelompok fraksi (Kapoksi) Komisi VII sepakat, maka Sugeng memastikan akan ada agenda khusus membahas Antam yang mengelola tambang Pongkor.

“Nanti akan melalui forum khusus itu. Pendalaman lebih khusus, dan ini Dirut Antam sudah sangat sepakat dengan itu. Kami yang secara fisik hadir ini memang juga dibatasi berbagai batasan soal waktu, kita sama-sama tahu kalau sampai malam pun kita oke, kalau memang dalam suasana normal,” kata Sugeng.

Soal permintaan Komisi VII itu, Direktur Utama Mind Id Hendi Prio Santoso mengatakan, pihaknya meminta dukungan dan waktu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Termasuk menyelesaikan tambang ilegal yang terjadi di Gunung Pongkor.

“Akan kami catat, selain sisi kinerja sebagai badan usaha kami akan upayakan juga nanti bagaimana hal-hal pemberdayaan rakyat, kemitraan dengan rakyat, dengan masyarakat di sisi lokal, akan kita tampilkan ruang-ruang apa saja yang kita lakukan dari sisi perspektif itu. Saya rasa bagus, dan kami setuju,” kata Hendi