
Komisi VII: Pemerintah Harus Tiadakan Perpanjangan KK untuk Vale Indonesia

Wakil Ketua Komisi VII Bambang Haryadi/Dokumentasi pribadi
Komisi VII DPR mendesak pemerintah untuk melarang proses perpanjangan kontrak karya (KK) untuk PT Vale Indonesia Tbk. Adapun KK Vale Indonesia yang akan habis pada 2025 sebaiknya diubah menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
Wakil Ketua Komisi VII Bambang Haryadi mengatakan, Panitia Kerja (Panja) Komisi VII akan mengevaluasi kemajuan, target kinerja, dan kontribusi PT Vale Indonesia selama 54 tahun ada di Indonesia. Karena itu, Komisi VII meminta kepada Dirjen Minerba untuk meniadakan proses perpanjangan KK Vale Indonesia.
“Jadi tidak ada proses perpanjangan mulai detik ini selama Panja Komisi VII bekerja mengevaluasi,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Kamis (2/6).
Bambang mengatakan, pihaknya juga mendoro Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit dengan tujuan tertentu terkait pelaksanaan divestasi saham PT Vale Indonesia oleh PT Indonesia Asahan Aluminium sebesar 20%. “Termasuk pelepasan saham sebesar 20% melalui initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia pada 1990,” kata Bambang.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII, Maman Abdurrahman menyebutkan, Panja yang dibentuk Komisi VII untuk melakukan evaluasi, memiliki tujuan positif untuk membangun objektivitas dalam mengawasi kinerja suatu perusahaan.
“Secara legal, mungkin secara prosedural praktik-praktik goreng saham itu legal, karena kalau ilegal pasti sudah diproses pidana di Bareskrim, Kejaksaan, ataupun di KPK. Tapi secara politis kami melihatnya apakah itu memberikan kemanfaatan,” kata Maman.
Munculnya ide untuk membuat Panja, kata Maman, dalam melakukan evaluasi didasari dari contoh kasus yang ditemukan Komisi VII. Dalam laporan Maman, terdapat suatu perusahaan di Sumatera Utara yang sudah beroperasi selama 24 tahun, namun tidak memiliki kontribusi bagi negara.
“Akhirnya karena ada situasi seperti itu, muncul ide Komisi VII. Jadi itu juga mungkin menjadi dasar ada kurang lebih 2.000-an IUP yang mau dicabut. Biar ini perlu dijadikan perhatian kita bersama,” kata Maman.
Leave a reply
