Komisi VII Minta Pemerintah Tingkatkan Pembangunan Kawasan Industri Manufaktur

Komisi VII DPR mendesak pemerintah untuk meningkatkan pembangunan kawasan industri manufaktur yang dinilai mampu menyerap tenaga kerja, modal, teknologi dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

“Perluasan kawasan industri juga harus memperhatikan bagaimana industri manufaktur yang didorong habis-habisan agar perkembangannya jauh lebih baik secara komposisi produk domestik bruto (PDB),” kata Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto di Kompleks Parlemen, Kamis (19/5).

Sugeng mengatakan, ekspor komoditas yang merupakan cadangan devisa nasional memiliki kerentanan. Semisal, dalam 2 minggu terakhir cadangan devisa anjlok sekitar US$ 3 miliar akibat kebijakan larangan ekspor minyak sawit (CPO).

“Ekspor komoditas itu cadangan devisa yang sempat menyentuh US$ 141 miliar. Bagaimana secara proporsional saja, komoditas yang mendominasi juga memiliki titik rawannya,” ujar Sugeng.

Sementara itu, anggota Komisi VII Nurhasan Zaidi mendesak pemerintah untuk lebih aktif dalam merespons perkembangan dunia industri yang semakin pesat. Salah satu tantangan pemerintah dalam menghadapi perkembangan industri yakni soal transisi dari era pertanian ke era industri.

Karena itu, kata Nurhasan, pemerintah perlu menyiapkan perencanaan yang matang dalam menghadapi tantangan di era transisi tersebut. Itu sebabnya, diharapkan transformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) ke BSKJI di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dapat menjawab seluruh persoalan yang terjadi dalam perkembangan industri.

“Negara tidak boleh lebih lambat dari perusahaan industri. Negara punya power yang kuat. Jadi arahan dari Kemenperin ini penting, tetap antisipasi. Ke depan tentu tugas kita bersama, DPR dan eksekutif,” kata Nurhasan.