Komisi VII dan Pemerintah Belum Pernah Bahas Rencana Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

0
226
Reporter: Rommy Yudhistira

Wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi semakin ramai dibicarakan. Walau di sisi lain, Komisi VII DPR belum pernah mengadakan rapat untuk membahas penyesuaian harga atau pembatasan BBM bersubsidi itu.

Anggota Komisi VII Mulyanto mengatakan, pihaknya dan pemerintah belum pernah menyepakati soal kenaikan harga BBM bersubsidi. Bahkan dalam rapat dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Komisi VII hanya membahas evaluasi laporan keuangan anggaran 2021 dan perkembangan anggaran 2022.

“Ada usulan memang dari beberapa anggota, agar Komisi VII mengadakan rapat kerja khusus membahas persoalan pembatasan atau penyesuaian harga BBM bersubsidi. Namun ini masih sebatas usulan,” kata Mulyanto dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu.

Karena itu, kata Mulyanto, dalam rapat kerja sebelumnya tidak ada satu kalimat yang menyatakan persetujuan Komisi VII untuk penyesuaian harga BBM bersubsidi. “Rapat kerja khusus dengan pihak pemerintah terkait agenda itu saja tidak ada. Jadi mana mungkin ada persetujuan terkait dengan hal tersebut. Jelas, ini tidak ada,” katanya.

Baca Juga :   Sidang Paripurna DPR Setujui Filianingsih sebagai Deputi Gubernur BI

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran subsidi energi yang totalnya mencapai Rp 502,4 triliun pada tahun ini akan habis pada Oktober 2022 nanti. Berdasarkan laporan Kementerian ESDM dan BPH Migas, dengan pola konsumsi yang sudah terjadi selama 8 bulan terakhir, volume konsumsi Solar hingga akhir tahun nanti diperkirakan akan mencapai 17,4 juta kiloliter atau 115% dari kuota dan Pertalite sebesar 29,07 juta kiloliter atau 126% dari kuota.

Pembengkakan volume ini, kata Sri Mulyani, otomatis berimplikasi pada pembengkakan anggaran. Dengan perkiraan harga minyak yang berada di atas asumsi US$ 100 per barel dan rata-rata kurs yang sudah Rp 14.700 per dolar AS serta volume konsumsi yang melampaui kuota, anggaran subsidi pun membengkak Rp 195,6 triliun.

“Artinya, jumlah subsidi kita itu akan mencapai Rp 698 triliun dengan volume kurs dan harga minyak yang sekarang terjadi dan trennya sampai akhir tahun,” ujar Sri Mulyani.

Leave a reply

Iconomics