Komisi VI DPR Janji Akan Perhatikan Masalah yang Dihadapi Asosiasi Pengusaha

Komisi VI DPR berjanji akan memperhatikan masalah yang dialami asosiasi perhimpunan pengusaha. Karena itu, permasalahan dan masukan asosiasi perhimpunan, pelaku usaha dan industri akan dibawa rapat bersama dengan kementerian serta lembaga terkait.

“Kami jadikan masukan untuk kita carikan bersama solusinya. Kalau memang ada solusi-solusi politik yang perlu untuk kita perjuangkan,” kata Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/1).

Martin mengatakan, Indonesia masih menghadapi tantangan di masa pandemi Covid-19. Karena itu, DPR bersama pemerintah harus menyiapkan strategi inovatif yang membutuhkan kebijakan politik khususnya bagi para pelaku usaha baik usaha kecil menengah (UKM), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan para pelaku usaha industri.

“Kita bersyukur di kondisi yang sulit sekarang ini, dan juga kebijakan pemerintah, dukungan politik DPR, semua lembaga negara, dan dukungan komponen bangsa sampai saat ini kita masih mampu untuk melalui masa-masa sulit ini,” ujar Martin.

Sebagai informasi, rapat dengar pendapat umum tersebut dihadiri oleh asosiasi perhimpunan dari Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi), Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (Perkosmi), dan Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia.

Masukan dan permalasahan yang dihadapi berbagai asosiasi itu akan dibawa Komisi VI sebagai bahan rapat dengan menteri merdagangan, menteri investasi/kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menteri koperasi dan UKM, menteri BUMN, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Sertifikasi Nasional, dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.