Komisi VI DPR Dorong Kementerian Investasi/BKPM Tingkatkan Kinerja di 2022

Setelah menerima laporan realisasi anggaran 2021, Komisi VI DPR mendorong Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meningkatkan kinerja pada 2022. Peningkatan itu juga diharapkan untuk realisasi anggaran dan penanaman modal periode 2022.

“Komisi VI menerima penjelasan Menteri Investasi/BKPM (Bahlil Lahadalia) atas realisasi anggaran 2021 yang mencapai Rp 811,022 miliar atau 97,15% dari total pagu anggaran,” kata Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal di Kompleks Parlemen, Rabu (24/8).

Hekal mengatakan, pihaknya juga mengapresiasi atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dan, opini tersebut diperoleh Kementerian Investasi/BKPM selama 14 tahun secara berturut-turut sejak 2008 hingga 2021.

“Komisi VI memberikan waktu kepada Kementerian Investasi/BKPM untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 hari kerja atas pertanyaan anggota Komisi VI,” ujar Hekal.

Dalam paparannya, Bahlil Lahadalia menyampaikan, bahwa penyerapan anggaran 2021 untuk belanja pegawai mencapai Rp 134,9 miliar atau 98,64% dari pagu anggaran Rp 136,7 miliar. Sisa anggarannya Rp 1,8 miliar.

Lalu, realisasi belanja barang mencapai Rp 602,8 miliar atau 96,55% dari pagu Rp 624,3 miliar. Sisa anggarannya Rp 21,5 miliar. Kemudian, realisasi belanja modal Rp 73,2 miliar atau 99,48% dari pagu Rp 73,6 miliar. Sisa anggarannya Rp 383,1 juta.

“Total pagu anggaran kami Rp 834,7 miliar, realisasi Rp 811 miliar, dan sisa anggaran Rp 23,7 miliar. Anggaran tersebut mampu kita lakukan kerja-kerja tentang investasi sesuai dengan Key Performance Indicator (KPI) kami,” ujar Bahlil.

Pada 2021, kata Bahlil, berdasarkan KPI Kementerian Investasi/BKPM di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), investasi yang masuk ditargetkan sebesar Rp 858,5 triliun. Sedangkan Presiden Joko Widodo memberikan target sekitar Rp 900 triliun.

Dari target itu, kata Bahlil, pihaknya mampu merealisasikan investasi senilai Rp 901 triliun, dengan penyebaran penanaman modal asing Rp 454 triliun atau 50,4%, dan penanaman modal dalam negeri sebesar Rp 447 triliun atau 49,6%.

“Dari investasi Rp 901 triliun tersebut menciptakan lapangan pekerjaan sebesar 1.207.893 dari total proyek 133.258. Penyebaran investasi di Jawa Rp 432,8 triliun atau 48% dan luar Jawa Rp 468,2 triliun atau 52,0%,” kata Bahlil.