Komisi V Desak Kemenhub Evaluasi dan Hentikan Subsidi Angkutan Umum Skema BTS

Komisi V DPR meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubuangan (Kemenhub) mengevaluasi secara menyeluruh subsidi angkutan umum massal perkotaan lewat skema buy the service (BTS) dan angkutan barang perintis. Dan hasil evaluasi tersebut diharapkan segera dilaporkan kepada Komisi V DPR.

Di samping itu, kata Ketua Komisi V Lasarus, pihaknya juga meminta Ditjen Perhubungan Darat untuk meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan PT ASDP Indonesia Ferry dalam rangka kualitas pelayanan. Tujuannya tentu saja untuk mewujudkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Pengguna jasa transportasi darat termasuk pengawasan dan audit secara berkala terhadap semua moda transportasi darat,” ujar Lasarus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/6).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V Robert Rouw meminta agar program subsidi angkutan umum lewat skema BTS dihentikan sambal menunggu hasil evaluasi menyeluruh dari Kemenhub. Namun, untuk program yang sudah berjalan tetap lanjut karena keputusan diambil saat mendesak karena pandemi Covid-19 waktu itu.

“Saya kira kita ini semua sepakat bahwa ini tidak benar, tapi mari kita semua sadar bahwa ini barang sudah kita setujui dulu, sudah berjalan, bukan kecolongan, memang kitanya, karena hak konstitusional kita dicabut dengan Perpu, dengan alasan Covid-19,” ujar Robert.

Karena itu, kata Robert, pemerintah harus mengambil langkah cepat untuk memberikan hasil evaluasi program BTS untuk dibahas segera di Komisi V. Jadi, tidak ada lagi anggaran subsidi yang menggunakan skema pandemi Covid-19.

“Tidak ada lagi anggaran 2023 itu ditambah lagi, tapi kita minta diberhentikan. Yang sudah telanjur jalan, silakan, karena ada hukumnya, jalankan. Tapi untuk yang belum, semua kita berhentikan,” kata Robert.

Plt. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Cucu Mulyana dalam laporannya mengungkapkan, saat ini program BTS berjalan di 10 kota yang meliputi Medan, Palembang, Yogyakarta, Surakarta, Denpasar, Bandung, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, dan Banyumas. Program ini dimulai pada 2020 dan terdapat 5 kota sebagai proyek percontohan yakni Medan, Palembang, Yogyakarta, Surakarta, dan Denpasar pada 22 koridor.

“Kemudian pada 2021 selain melanjutkan subsidi 5 kota pada 2020, terdapat penambahan 5 kota baru di Bandung, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, dan Banyumas,” kata Cucu.

Sedangkan untuk 2022, Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub hanya meneruskan pelaksanaan subsidi yang telah berjalan di 10 kota dengan total anggaran subsidi yang sudah terserap untuk lima kota lama senilai Rp 300 miliar, dan untuk lima kota baru senilai Rp 230 miliar. Secara keseluruhan total anggaran subsidi angkutan umum pada 2022 mencapai Rp 631 miliar.

“Realisasi pelaksanaan BTS tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan di 10 kota per bulan Juni yaitu dengan total koridor sebanyak 46 koridor yang dilayani oleh 841 unit bus,” tutur Cucu.