Komisi IV Dukung Usulan Pagu Indikatif KKP Senilai Rp 15 T untuk 2023

Komisi IV DPR mendukung usulan total pagu indikatif Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam prioritas nasional periode 2023 sebesar Rp 15 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk belanja operasional dan non-operasional.

Adapun rincian penggunaan anggaran tersebut ke Sekretariat Jenderal (Setjen) KKP Rp 590 miliar, Inspektorat Jenderal (Irjen) Rp 87 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Tangkap Rp 3,57 triliun, Ditjen Perikanan Budidaya Rp 4,2 triliun, Ditjen PSDKP Rp 1,67 triliun, Ditjen PDS Rp 754 miliar, Ditjen PRL Rp 735 miliar, BPSDMKP Rp 2,53 triliun, dan BKIPM Rp 855 miliar.

“Komisi IV DPR mendukung penambahan anggaran program dan kegiatan KKP tahun 2023 menjadi sebesar Rp 15 triliun guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan,” kata Ketua Komisi IV DPR Sudin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/3).

Sudin mengatakan, pihaknya juga meminta KKP untuk mengantisipasi dan menyiapkan berbagai langkah adaptif, termasuk membentuk program, kegiatan prioritas dan reguler pada 2023.

“Secara efisien, berkualitas, terukur, tetap sasaran, akuntabel, dan transparan dalam rangka menyongsong pemulihan ekonomi pasca-Covid-19 menuju masa endemi dan perbaikan tata kelola usaha kelautan perikanan,” ujar Sudin.

Jelang Ramadhan dan Idul Fitri, kata Sudin, Komisi IV mendorong KKP untuk segera berkoordinasi dengan PT Perikanan Indonesia (Persero) mengantisipasi adanya peningkatan kebutuhan pasokan ikan di setiap daerah dengan harga yang terjangkau. Dan KKP ke depan agar lebih memperhatikan kelestarian wilayah pengelolaan perikanan perairan darat (WPPPD).

WPPPD tersebut, kata Sudin, terdiri atas sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan ikan, budidaya ikan, konservasi, penelitian, dan pengembang biakan perikanan.

“Komisi IV meminta KKP memperbaiki kualitas berbagai bantuan pemerintah kepada masyarakat, seperti ukuran benih ikan, mesin pakan, bioflok, alat tangkap, alat pengolahan dan pemasaran, perbaikan perbengkelan melaut bakti nelayan, serta bantuan lainnya di setiap daerah,” kata Sudin.

Menanggapi itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pihaknya meminta maaf terkait hal-hal yang belum terpenuhi dan dilaksanakan KKP. Karena itu, KKP memastikan akan menjalankan seluruh masukan dan arahan yang disampaikan anggota serta pimpinan Komisi IV DPR.

“Mohon maaf apabila ada hal-hal yang masih belum dapat kami penuhi sebagai suatu harapan yang disampaikan oleh seluruh anggota, dan saya berharap mudah-mudahan ke depan akan semakin segera kita bisa penuhi,” kata Trenggono.