Komisi IV Dorong Perusahaan Besar Mulai Fokus Produksi Pangan untuk Hadapi Krisis

Komisi IV DPR mendorong perusahaan besar untuk mulai fokus memproduksi pangan sehingga Indonesia bisa bertahan dari krisis pangan yang melanda dunia saat ini. Kendati hal tersebut akan mengurangi keuntungan perusahaan, tapi itu merupakan bentuk pengorbanan dan gotong royong dalam menghadapi krisis pangan dan energi.

“Kepada perusahaan besar, untuk mengubah peruntukan misalnya dari karet atau sawit sebagian itu untuk pangan,” kata Ketua Komisi IV Sudin dalam keterangan resminya, Kamis (14/7).

Sudin menuturkan, soal krisis pangan dan energi tersebut sudah pernah diingatkan Presiden Joko Widodo. Lalu, pernyataan serupa datang dari presiden 60 negara di dunia yang menyebutkan bahwa dunia sedang kesulitan pangan.

“Next akan bertambah negara-negara lagi yang kesulitan pangan. Maka, sebelum mengalami itu kita semua harus siap untuk mengantisipasinya,” ujar Sudin.

Untuk saat ini, kata Sudin, pemerintah telah mengimpor kedelai sebanyak 9,8 juta ton. Dari jumlah itu, 2,3 juta ton digunakan untuk bahan baku tahu dan tempe. Sementara sisanya untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

Berdasarkan data itu, kata Sudin, pemerintah sebaiknya mulai mengurangi impor kedelai, sehingga dampaknya juga akan terasa pada neraca perdagangan dalam negeri. “Jangan bilang tidak imporlah, tapi mengurangi impor itu berarti mengurangi pengeluaran devisa,” ujar Sudin lagi.

Masih kata Sudin, pihaknya juga mengimbau seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD untuk membantu para pelaku usaha yang ingin terlibat dalam menjaga ketahanan pangan nasional dari krisis yang ada saat ini.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan, potensi krisis yang pernah menghantam Indonesia di masa lalu masih menjadi momok karena negara baru pulih dari hantaman pandemi Covid-19. Merujuk kepada perkiraan beberapa lembaga internasional seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) dan PBB, 60 negara berpotensi mengalami krisis dan 42 negara dipastikan menuju ke arah krisis ekonomi.

Karena itu, kata Jokowi, selain menyalurkan subsidi, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan cadangan devisa, memperkecil importasi, dan memperkuat potensi-potensi komoditas andalan Indonesia seperti batu bara, minyak sawit (CPO), dan nikel.

“Satu-dua negara sudah mengalami, Tidak punya cadangan devisa tidak bisa beli BBM, tidak punya cadangan devisa tidak bisa beli pangan, karena energi dan pangannya impor semua. Kemudian terjebak juga kepada pinjaman utang yang sangat tinggi. Jadi sekali lagi, ngeri saya kalau lihat angka-angkanya,” kata Jokowi.