Komisi III DPR Minta Aparat Polri Tidak Represif kepada Masyarakat yang Unjuk Rasa

Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan meminta pihak Kepolisian RI (Polri) mengevaluasi kinerjanya yang dalam kurun waktu terakhir tidak memiliki semangat konsep “Presisi” yang diusung  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dengan instropeksi itu Polri diharapkan kembali kepada semangat Presisi” yang merupakan akronim dari prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan.

Selain itu, kata Hinca, pihak Polri juga diharapkan untuk tidak bertindak represif dalam menangani masyarakat yang menyampaikan pikiran dan aspirasi di muka umum. Dengan demikian, tidak ada lagi insiden seperti di Tangerang yang sempat viral beberapa hari yang lalu.

“Oleh karena itu kami mohon, kami minta semua jajaran Polri mulai dari pusat hingga ke daerah menangani soal-soal demonstrasi seperti ini, menyampaikan gagasan, menyampaikan pikiran dihadapi dengan humanis. Jangan sampai ada yang tercederai, apalagi tercederai secara fisik,” kata Hinca beberapa waktu lalu.

Hinca mengatakan, aparat Polri yang diduga melanggar dalam hal penanganan masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasinya sebaiknya diserahkan kepada divisi yang khusus menangani masalah tersebut.

“Biarkan kepolisian untuk memastikan pemeriksaannya sampai batas mana. Tapi yang jelas bahwa publik melihat sesuatu yang tidak patut atau tidak pantas dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengamankan demonstrasi itu,” kata Hinca.

Komisi III, kata Hinca, akan membawa persoalan tersebut ketika rapat dengan Polri setelah reses nanti. Komisi III akan mendalami duduk perkara dan penanganan yang dilakukan Polri selama menjalankan tugas sebagai aparat keamanan negara.

“Kami biasa di Komisi III kalau memanggil Kapolri, hal-hal seperti ini kami tanyakan. Karena begini, ada 177 agenda aksi Presisinya Pak Kapolri, nah kami akan mengawasi dari yang 177 itu termasuk yang ini,” ujar Hinca.

Sementara itu rekan Hinca di Komisi III, Adde Rosi Khoerunnisa mengatakan, pihaknya menyayangkan tindakan berlebihan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap aksi demo mahasiswa di Tangerang pada 13 Oktober lalu. Sisi humanis dari aparat Polri dalam penanganan aksi unjuk rasa damai itu menjadi tidak terlihat.

“Sedangkan kita tahu bahwa Pak Kapolri selalu menyampaikan bahwa humanis dan berlaku dengan baik kepada pendemo ini harus diperhatikan,” ujar Adde.