Komisi II DPR Ketok Anggaran KPU Sekitar Rp 8 T untuk Pemilu 2024

Komisi II DPR menyetujui Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tahun 2022 lebih dari Rp 8 triliun. Angka ini jauh lebih kecil dari usulan yang diajukan KPU sebesar Rp 13 triliun yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran Pemilu 2024 yang tahapannya sudah dimulai sejak Januari 2022.

“Menurut saya anggaran Rp 8 triliun yang terdiri atas pagu anggaran KPU tahun 2022, sebesar Rp 2.452.965.805.000 dan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 5.608.119.929.000 baru rasional untuk penyelenggaraan tahapan Pemilu di tahun 2022 mendatang,” ujar Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Anggaran sebesar Rp 8 triliun itu, kata Junimart, juga diperuntukkan untuk pengadaan kantor KPU di sejumlah daerah yang selama ini masih berstatus sewa. Dengan demikian, KPU diharapkan dapat memaksimalkan kinerja penyelenggaraan Pemilu 2024 meski anggarannya dipangkas karena kondisi keuangan negara yang belum pulih akibat pandemi Covid-19.

“Kita berharap dengan pagu anggaran tersebut, KPU semakin bisa bekerja jauh lebih baik dalam penyelenggaraan perwujudan demokrasi di Indonesia,” kata Junimart.

Sebelumnya Komisi II DPR menyetujui atau mengetuk palu pagu anggaran KPU tahun 2022, sebesar Rp 2.452.965.805.000 dengan alokasi Rp 1.947.050.615.000 untuk dukungan manajemen dan Rp 505.915.190.000 untuk penyelenggaraan pemilu dan proses konsolidasi demokrasi.

Komisi II juga menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan KPU sebesar Rp 5.608.119.929.000 dan meminta Badan Anggaran DPR untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut.