KKP Diminta Berkomitmen Laksanakan Program yang Bersentuhan dengan Masyarakat

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diminta berkomitmen untuk tidak melakukan pencadangan anggaran pada 2022 dalam program kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pasalnya, komitmen ini penting guna melindungi perekonomian masyarakat di masa pandemi Covid-19.

“Kami meminta KKP menjalankan bantuan pemerintah tahun 2022 secara baik, sistematis, transparan, akuntabel, tepat sasaran, terukur, sinergi, dan memperhatikan kearifan lokal daerah nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di tiap-tiap daerah dapat terbantu,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR G. Budisatrio Djiwandono seperti dikutip situs resmi DPR beberapa waktu lalu.

Dalam rapat yang membahas rencana program dan kegiatan tahun 2022 tersebut, Budi mendorong KKP mendampingi pelaku utama kelautan perikanan agar akses bantuan pembiayaan permodalan di Lembaga Pengelola Modal Usaha Kementerian Kelautan dan Perikanan (BLU-LPMUKP) dapat terwujud. Dan produksi sektor kelautan ditingkatkan juga dengan program kerja yang berkelanjutan.

Peningkatan produksi sektor perikanan dan kelautan, kata Budi, berpotensi bisa meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), ekspor, dan penyediaan pangan, serta peningkatan imunitas kesehatan masyarakat di masa pandemi Covid-19. Di sisi lain, KKP diharapkan segera menerbitkan surat edaran melaut bagi kapal nelayan yang masih terkendala perizinannya.

Menurut Budi, pihaknya meminta agar KKP melaporkan hasil pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PHLN) terutama anggarannya, lokasi, dan status pelaksanaannya. Pengawasan PLHN ini cukup krusial mengingat dana tersebut dialokasikan untuk program kerja strategis KKP sepanjang 2021.