Kinerja KPK yang Utamakan Pencegahan Disebut Sudah Sesuai Amanat UU

Anggota Komisi III DPR Mulfachri Harahap menilai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sesuai dengan amanat undang-undang (UU). Sebagaimana diketahui KPK saat ini mengutamakan pencegahan ketimbang penindakan.

“KPK diberi amanat untuk melaksanakan pencegahan. Pencegahan itu ada di urutan pertama, kemudian supervisi, dan baru setelah itu penindakan. Tentu urutan ini menggambarkan prioritas yang harus dilaksanakan KPK,” kata Mulfachri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/3).

Mulfachri juga mengapresiasi upaya dan kerja KPK dalam melaksanakan amanat perundang-undangan. Apalagi pembuat UU tentu memiliki penilaian yang komprehensif akan pentingnya tindakan pencegahan korupsi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Tepat apabila KPK sekarang ini di bawah kepemimpinan Pak Firli (Bahuri) melaksanakan tupoksinya sesuai dengan mandat yang diberikan UU,” ujar Mulfachri.

Soal itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pihaknya memiliki alasan mengutamakan tindakan pencegahan, lalu monitoring dan penyidikan. Berdasarkan hasil kajian KPK, budaya antikorupsi menjadi hal utama yang hingga saat ini belum dilaksanakan penyelenggara negara dan pihak lainnya.

Karena itu, kata Firli, KPK ingin menanamkan nilai-nilai integritas dan mengedepankan pendidikan budaya antikorupsi. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami dan menjadikan antikorupsi sebagai budaya kehidupan sehari-hari.

“Mungkin saja budaya antikorupsi belum mapan dan bersemai di dalam hati sanubari penyelenggara negara. Karena itu KPK mengedepankan pendidikan masyarakat, terkait dengan budaya antikorupsi,” kata Firli.

Dengan mengutamakan pencegahan itu, kata Firli, KPK berharap dapat membentuk karakter yang akan menjelma menjadi suatu kebudayaan yang berkembang menjadi peradaban antikorupsi. Dengan demikian, peradaban antikorupsi dapat dilaksanakan dengan baik dan tumbuh bersama Indonesia.

“Nilai integritas yang ditanamkan akan membentuk karakter seluruh penyelenggara negara. Seluruh aparatur negara. Karakter yang diyakini kebenaran maka akan menjelma menjadi sebuah kebudayaan. Kebudayaan yang diyakini benar yaitu kebudayaan antikorupsi, maka akan berkembang dan tumbuh menjadi peradaban,” kata Firli.