Kinerja Dinilai Positif, Komisi IV Minta Automatic Adjustment Anggaran KKP Dicabut

Komisi IV DPR dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepakat mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mencabut automatic adjustment anggaran belanja KKP pada 2023. Soalnya, pemberlakuan automatic adjustment akan berdampak terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Menurut Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi, dampak lainnya akan mempengaruhi pencapaian target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di KKP. Sebagaimana Surat Menteri Keuangan Nomor S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022, anggaran belanja KKP menyusut sebesar Rp 468,1 miliar.

Dengan adanya penyesuaian tersebut, kata Dedy, maka pagu alokasi anggaran KKP yang semula sebesar Rp 6,7 triliun, menjadi Rp 6,2 triliun.

“Komisi IV meminta KKP melakukan langkah-langkah strategis secara cermat dan tepat serta berkomitmen tidak mengubah/memotong alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan prioritas 2023 yang sifatnya bersentuhan dengan masyarakat kelautan perikanan pasca-automatic adjustment,” kata Dedi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1).

Selanjutnya, kata Dedy, KKP juga perlu menyelesaikan sosialisasi petunjuk teknis (juknis) bantuan pemerintah di awal tahun kepada masyarakat. Dengan begitu, program dan kegiatan yang telah diproyeksikan dapat terdistribusi secara cepat, tepat, dan terasa dampak positifnya kepada masyarakat.

Di samping itu, kata Dedy, KKP perlu mengevaluasi secara menyeluruh proses pengangkatan jabatan struktural di seluruh eselon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tak lupa, Komisi IV mengapresiasi pencapaian penyerapan anggaran KKP sebesar 98,69% atau senilai Rp 5,3 triliun dari pagu sebesar Rp 5,4 triliun, dan PNBP 2022 sebesar Rp 1,8 triliun.

“Target pencapaiannya sudah melebihi. Ini nanti saya wawancara ini, harus di-branding ini. Menteri berprestasi tak pernah pamer, judulnya itu,” ujar Dedi.

Sementara itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dalam laporannya menuturkan, realisasi PNBP kementeriannya mencapai Rp 1,8 triliun pada 2022. Angka tersebut dinilai menjadi tertinggi sejak 2014.

PNBP tersebut terdiri atas sumber daya alam perikanan sebesar Rp 1,1 triliun, non-sumber daya alam Rp 629 miliar, dan badna layanan umum (BLU) sebesar Rp 48,9 miliar. Selain itu, nilai produk domestik bruto (PDB) pada Triwulan III/2022 tumbuh sebesar 6,38% dengan nilai Rp 202,6 triliun, serta berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 2,54%.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Komisi IV atas dukungan bapak dan ibu dalam merealisasikan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2022 dengan pencapaian kinerja sebagai berikut,” tutur Trenggono.