Ketum PKB Berbicara Biaya Politik, Caleg hingga Pentingnya Kembali ke UUD 1945

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengajak seluruh masyarakat Indonesia mengedepankan kesadaran politik dalam memilih pemimpin baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Memiliki kesadaran politik menjadi penting untuk menghindari praktik seperti politik uang yang dapat merugikan bangsa dan negara.

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, kesadaran politik mampu membawa kesetaraan bagi masyarakat baik untuk persoalan hukum maupun pemerintahan. “Jadi kesadaran politik rakyat, sistem pemilu yang murah, yang kompetisinya sehat, yang memberikan peluang kepada cita-cita demokrasi,” kata Muhaimin di Gedung Joang 45, Jakarta, Jumat (11/8) kemarin.

Muhaimin menuturkan, pihaknya berharap agar parlemen lebih banyak diisi para aktivis, sehingga dapat menghindari praktik-praktik money politik, khususnya menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Berdasarkan pengamatannya, biaya untuk terpilih menjadi anggota DPR tergolong tinggi, sehingga kecil kemungkinan bagi para caleg yang anggarannya sedikit bisa terpilih ke parlemen.

Di Jakarta, misalnya, kata Muhaimin, biaya untuk untuk terpilih ke Senayan bisa mencapai Rp 40 miliar. Apabila biaya yang digelontorkan caleg lebih rendah dari angka tersebut, kecil kemungkinan bagi mereka duduk sebagai anggota legislatif.

“Biayanya sekitar Rp 40 miliar, ada yang Rp 20 miliar, ada yang Rp 25 miliar, tidak jadi, yang selalu jadi itu yang sekitar Rp 40 miliar. Suvenir harian itu kira-kira, rata-rata di RT itu suvenirnya kulkas. Ini bukti memang kompetisinya sudah sangat pragmatis,” kata Muhaimin.

Karena itu, kata Muhaimin, relevansi kembali kepada UUD 1945 sangat dibutuhkan untuk menegakkan nilai-nilai hidup berbangsa dan bernegara. Apalagi memilih pemimpin pada dasarnya bagian dari cara bermusyawarah yang tidak ada hubungannya dengan uang ataupun imbalan.

“Saya menyampaikan ini bukan untuk para politisi, saya sampaikan ini untuk seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia,” katanya.