Ketua DPR: Penyusunan RPP Otsus Papua Sebaiknya Memperhatikan Aspirasi Masyarakat

Pemerintah diminta segera menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Otonomi Khusus (Otsus) Papua dengan memperhatikan aspirasi yang disampaikan masyarakat setempat. Dengan demikian, Otsus Papua tidak sekadar menjadi undang undang (UU), tapi bisa bermanfaat seutuhnya untuk kebaikan masyarakat Papua.

“Bapak-ibu pemangku kepentingan yang ada di wilayah Papua ini tentu saja yang nanti akan menentukan apakah UU  Otsus ini nantinya akan bermanfaat atau tidak bagi masyarakat Papua secara keseluruhan,” kata Ketua DPR Puan Maharani dalam keterangannya, Minggu (3/10).

Menurut Puan, DPR senantiasa untuk ikut mengawasi dan mendukung pelaksanaan Otsus Papua demi terciptanya peningkatan kesejahteraan untuk warga. Dan melalui revisi UU tersebut, DPR berharap adanya penurunan angka tingkat pengangguran dan persentase penduduk miskin di Papua.

“Dengan demikian, hal yang sama-sama kita lakukan ini akan bermanfaat untuk masyarakat Papua, khususnya tentu saja orang asli Papua sehingga bisa ikut berkontribusi dalam membangun Papua dan Indonesia ke depannya,” ujar Puan.

Karena itu, kata Puan, peraturan turunan yang terdapat di dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua agar segera dapat disahkan. Dengan demikian, penerapan UU tersebut dapat segera diimplementasikan.

Sedangkan untuk UU yang merupakan Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, sudah terelbih dahulu disahkan dalam sidang paripurnan DPR pada Juli 2021. UU Nomor 2 Tahun 2021, ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Juli 2021.