Kendati Belum Dapat Anggaran, Kementan Janji Selesaikan Masalah PMK di Indonesia

Anggota Komisi IV DPR Slamet mendesak pemerintah mengeluarkan anggaran untuk menangani penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak di beberapa wilayah Indonesia. Adapun anggaran yang dibutuhkan senilai Rp 4,4 triliun untuk mengatasi PMK yang menyebar di beberapa wilayah Indonesia.

“Setelah kita mendapatkan angka yang pasti ternyata angka itu tidak besar-besar juga. Oleh karena itu, dari ruang yang terhormat ini, saya ingin menyampaikan kepada presiden,” kata Slamet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/6).

Agar anggaran mengatasi PMK itu tersedia, Slamet lantas mengusulkan untuk menunda proyek pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Apalagi anggaran pembangunan ibu kota baru cukup tinggi sehingga beberapa masalah seperti PMK dikesampingkan.

“Ini hal yang harus realistis kita, sehingga dari ruang yang terhormat ini saya sampaikan kepada Bapak Presiden (Joko Widodo). Bentuk kepedulian presiden kepada rakyat dan peternak, kita adalah tangguhkan itu (IKN), kalau tidak punya uang digeser untuk penyelesaian PMK,” ujar Slamet.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi mengatakan, masalah PMK bisa diatasi bila Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan menteri keuangan untuk menganggarkan pemberantasan penyakit hewat tersebut. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian diminta segera berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menyelesaikan PMK.

Ditambah pula, kata Dedi, masyarakat Indonesia tidak lama lagi akan merayakan Idul Adha. “Jadi penanganan PMK ini akan selesai kalau ada peraturan menteri keuangan. Intinya kan belum ada PMK baru, jadi untuk segera Pak Sekretaris Jenderal (Kementan) lobi menteri keuangan dan Dirjen Anggaran agar keluar PMK untuk penanganan PMK. Jadi PMK dituntaskan dengan PMK,” ujar Dedi.

Menanggapi pernyataan anggota Komisi IV itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menuturkan, pihaknya terus berupaya menyelesaikan permasalahan PMK. Buktinya beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Kementan terkait penanggulangan PMK di Indonesia.

“Sebenarnya PMK itu masalah bersama, kita semua tidak menginginkan tetapi kondisinya seperti itu. Oleh karena itu saya menyampaikan terima kasih. Saya akan kerja keras, kami tidak pernah istirahat ini. Gugus tugas sudah ada, pusat krisis sudah ada, secara berjenjang jalan. Rapat di kabupaten setiap hari, rapat di provinsi dua kali sehari, rapat di kami tiga kali sehari,” kata Syahrul.

PMK sebagai wabah nasional, kata Syahrul, belum dapat direalisasikan karena belum melanda seluruh wilayah di Indonesia. Baru terpantau di beberapa daerah yang memang menjadi perhatian Kementan.

“Tapi banyak daerah yang masih hijau. Hijau itu berarti tidak ada PMK. NTT semua hijau, yang meningkat ini semua di Jawa, kurang lebih seperti itu. Kita perlu vaksin. Insya Allah tidak ada proyek-proyek di dalam PMK. Saya siap kerja bapak. Bahwa kita tidak terlalu explosive, tentu saja karena kita tidak mau terjadi kepanikan,” tutur Syahrul.