Kebijakan Kenaikan Harga BBM Subsidi Dinilai Lemahkan Daya Beli Masyarakat

Anggota Komisi XI DPR Vera Febyanthy menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak sejalan dengan upaya optimalisasi pendapatan negara. Juga tidak mendukung transformasi ekonomi yang bisa meningkatkan penerimaan pajak dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat.

“Pada kenyataannya di lapangan dengan pengumuman yang kemarin itu masih membawa trauma atau membekas di masyarakat, mengenai kenaikan BBM dan inflasi. Justru melemahkan daya beli masyarakat,” kata Vera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/9).

Karena itu, kata Vera, pihaknya mempertanyakan langkah yang diambil pemerintah terkait perhitungan kebijakan umum perpajakan untuk mengoptimalisasi pendapatan dalam mendukung transformasi ekonomi nasional.

“Bagaimana pemerintah optimistis bahwa hal ini dapat dilakukan? Sebab kesejahteraan masyarakat yang paling utama, kalau kita kaitkan dengan transformasi mengenai perpajakan dalam rangka melakukan optimalisasi,” ujar Vera.

Seperti Vera, rekannya di Komisi XI yaitu Wartiah mengaku khawatir kenaikan harga BBM subsidi dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin dan melemahnya konsumsi rumah tangga. “Dampak kenaikan harga BBM, meski di satu sisi membantu penghematan subsidi energi, tapi efeknya masih dirasakan hingga 2023,” ujar Wartiah.

Berdasarkan itu, kata Wartiah, pemerintah diharapkan menambah dan memperlebar jangkauan bantuan yang diperoleh masyarakat. Dan, bantuan tidak hanya diberikan kepada kelompok dengan pengeluaran terbawah, tetapi juga dapat diberikan kepada pekerja/buruh di sektor informal.

“Kami meminta agar pemerintah menambah alokasi perlindungan sosial dan memperlebar jumlah penerima bantuan sosial, tidak hanya pada 40% kelompok pengeluaran terbawah, tetapi juga pekerja sektor informal yang jumlahnya 81 juta orang, serta pelaku usaha UMKM yang total kurang lebih 64 juta,” kata Wartiah.