Jokowi: Perpindahan IKN karena Ketimpangan Ekonomi Jawa dan Luar Jawa

Ketimpangan ekonomi wilayah di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa menjadi salah satu alasan mengapa ibu kota negara (IKN) dipindahkan ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim). Akibat ketimpangan tersebut menyebabkan perbedaan dari sisi pembangunan infrastruktur.

“Padahal kita memiliki 17 ribu pulau. PDB kita 58% ada juga di Pulau Jawa, dan lebih spesifik lagi adalah Jakarta. Dengan demikian, magnet dari seluruh pulau itu ke sini. Magnet dari seluruh kota itu semua ke Jakarta,” kata Presiden Joko Widodo ketika menghadiri peresmian Nasdem Tower, Jakarta, Selasa (22/2).

Jokowi mengatakan, gagasan memindahkan IKN itu sudah diwacanakan pemerintahan sebelumnya. Juga sudah melakukan kajian sehingga perpindahan IKN ini dimaksudkan untuk pemerataan, baik pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi maupun keadilan sosial.

Ibu kota baru nanti, kata Jokowi, 70% merupakan area hijau. Kemudian, 80% kendaraan yang digunakan untuk mobilitas dari satu tempat ke tempat lain didukung dengan transportasi publik. Kemudian, 80% lebih akan menggunakan konsep energi hijau seperti hydropower yang akan dibangun dari Sungai Kayan, Kalimantan Utara.

“Kita akan memberikan prioritas kepada pejalan kaki, orientasinya ke sana. Yang kedua, yang naik sepeda. Yang ketiga, yang transportasi umum,” kata Jokowi.

Masalah anggaran untuk membangun IKN, kata Jokowi, khususnya Istana Negara, gedung-gedung kementerian/lembaga akan menggunakan skema pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Skema pembiayaan pembangunan IKN baru sekitar 20% dari APBN dan 80% dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (PPP) dan investasi langsung melalui investor.

Dari sisi desain, kata Jokowi, pembangunan IKN akan menyesuaikan dengan wilayah yang ada di sekitar lokasi di mana struktur tanahnya terdiri atas dataran tinggi, dan bukit-bukit. Berdasarkan fakta ini, desain IKN akan menyesuaikan permukaan tanah yang ada, dengan area tepian air yang dibuat sealami mungkin.

Selanjutnya, untuk area ekosistem yang ada, kata Jokowi, pemerintah justru akan memperbaiki hutan-hutan yang rusak di sekitar lokasi pembangunan IKN. Jangan nanti ada anggapan bahwa pemindahan IKN justru untuk merusak hutan.

“Yang kita pakai ini, (dari) 256 ribu hektare, nantinya kurang lebih 50 ribu hektare itu yang dipakai. Sisanya yang 200 ribu hektare memang akan dibiarkan sebagai hutan hijau, yang jelek akan kita perbaiki, yang tidak baik akan kita perbaiki,” ujar Jokowi.

Karena itu, Jokowi memastikan, pembangunan IKN akan mengutamakan kota yang ramah lingkungan dengan memperhatikan kondisi ekosistem yang ada di sekitar wilayah IKN yang baru. Bahkan, pemerintah akan membangun tempat persemaian, pembibitan pohon yang produksinya setahun kurang lebih menghasilkan 20 juta bibit atau benih pohon.

“Nanti yang akan menjelaskan lebih detail adalah Bu Siti Nurbaya (Menteri KLHK), yang saat ini juga sudah tadi bisikin ke saya, ‘Pak, nursery-nya (tempat persemaian) hampir selesai’. Artinya apa? Yang kita kedepankan memang sebuah kota yang sangat ramah lingkungan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini,” kata Jokowi.