Jelang Akhir Masa Jabatan, Kepuasan Publik Atas Jokowi Masih Tinggi, Mengapa?

Survei beberapa lembaga survei ternama, termasuk Litbang Kompas menunjukkan, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokwo masih tinggi, di tengah berbagai isu negatif di media sosial.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo),  Prabu Revolusi mengatakan kestabilan politik dan ekonomi di Indonesia dalam tiga bulan terakhir dinilai sebagai faktor utama yang mempengaruhi kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi masih tinggi. 

“Kestabilan politik dan ekonomi selama ini memungkinkan pemerintahan Jokowi untuk menyelesaikan berbagai program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur dan transformasi digital yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema Satu Dekade Memimpin Indonesia, Lebih Dari 70% Publik Puas, Jumat (4/10).

Menurutnya, keberhasilan dalam menjaga stabilitas ini juga tercermin dalam pertumbuhan ekonomi yang rata-rata mencapai 5 persen, meskipun Indonesia baru saja keluar dari pandemi Covid-19 dan menghadapi ketidakpastian ekonomi global. 

Prabu mencontohkan pembangunan infrastruktur seperti kereta cepat Jakarta-Bandung yang memangkas waktu perjalanan hanya menjadi 30 menit dan transformasi digital yang luar biasa di era Jokowi. “Ini semua adalah capaian luar biasa yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, General Manager Litbang Kompas, Ignatius Kristanto mengatakan,  survei terbaru pihaknya, sebanyak 75,6 persen responden menyatakan puas yang didasarkan pada puluhan pertanyaan terkait dengan kinerja Jokowi. Jika dikerucutkan pada pertanyaan seputar “puas atau tidak puas,” jumlah responden yang menjawab puas bahkan mencapai lebih dari 70 persen.

“Jika dikelompokkan dalam empat kategori—politik-keamanan, ekonomi, kesejahteraan sosial, dan penegakan hukum—tiga sektor pertama menunjukkan tren positif,” ujar Ignatius.

Ia menyebut, sektor politik-keamanan, kesejahteraan sosial, dan ekonomi​ menjadi faktor kunci kepuasan publik terhadap Jokowi tetap tinggi. Misalnya politik dan keamanan tingkat kepuasan mencapai 85%, sementara kesejahteraan sosial angkanya 82%.

Ignatius  mengungkapkan masyarakat kelas bawah, yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia, cenderung memiliki pandangan positif terhadap kinerja Jokowi. Hal ini kontras dengan respons dari masyarakat kelas menengah atas yang lebih aktif menyuarakan pendapat di media sosial.

“Ada disparitas antara kenyataan di lapangan dengan apa yang berkembang di media sosial. Kelas bawah memiliki keterbatasan akses internet dan media sosial, sehingga mereka lebih banyak menilai dari pengalaman langsung yang mereka rasakan,” katanya.

Perbedaan ini mencerminkan adanya jarak antara opini publik yang terbentuk di dunia maya dengan realitas yang masyarakat sehari-hari. Menurut Ignatius, sentimen negatif terhadap Jokowi lebih banyak muncul dari kalangan menengah atas yang aktif di platform seperti X (dulu Twitter).

“Namun, basis pengguna X ini relatif kecil dibandingkan platform lain seperti Facebook, yang lebih banyak digunakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Di Facebook, nada positif terhadap Jokowi justru lebih tinggi,” jelasnya.

Struktur demografi pengguna media sosial di Indonesia juga mempengaruhi sentimen yang berkembang. Setiap platform memiliki karakteristik audiens yang berbeda. Masyarakat kelas bawah, yang cenderung tidak memiliki akses luas ke platform seperti X, lebih banyak terpapar informasi dari pengalaman nyata dibandingkan opini yang berkembang di media sosial.

“Ini membuat persepsi yang berkembang di media sosial tidak bisa dijadikan tolak ukur mutlak tentang pandangan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi,” lanjutnya.

Menurutnya, pencapaian di bidang ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan sosial, menjadi faktor yang paling diapresiasi oleh masyarakat kelas bawah.