Home›Art of Execution›Meski Menurun Drastis, Pemerintah Klaim Penerimaan Pajak Masih Normal Hingga Februari

Jadi Calon Ketua DK OJK, Status Wamen Luar Negeri Mahendra Siregar Dipertanyakan Saat Fit & Proper Test

April 6, 2022

305

Mahendra Siregar, saat fit and proper test sebagai calon ketua Dewan Komisoner OJK di hadapan Komisi XI DPR RI, Rabu (6/4).

Untuk mengggali lebih dalam potensi sektor jasa keuangan ini, Mahendra memiliki enam prioritas program yang akan dilakukan bila terpilih menjadi Ketua DK OJK.

Pertama, meningkatkan efektifitas kepemimpinan OJK yang bersifat koletif kolegial (collective leadership) sehingga pelaksanaan pengawasan terintegrasi dan kualitas perlindungan konsumen dan masyarakat dapat makin ditingkatkan.

Kedua, penyesuaian struktur organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama penguatan di sektor IKNB dan pasar modal untuk menjamin terlaksananya pengaturan dan pengawasan yang efektif.

Ketiga, pelayanan satu pintu untuk perizinan, pengesahan, dan persetujuan untuk menghilangkan inefisiensi dan duplikasi yang menggerus kredibiltas institusi.

Keempat, meningkatkan efektivitas pengawasan, pemeriksaan, penyidikan serta tindak lanjutnya dalam bentuk keputusan yang jelas, transparan dan akuntabel sehingga kepercayaan dan kredibilitas institusi serta penguatan ekosistem jasa keuangan Indoensia makin terjaga.

“Kami mengacu kepada beberapa kasus yang sedang ditangani saat ini maupun potensi munculnya kasus-kasus baru, menunjukkan urgensi langkah ini,” ujar Mahendra.

Kelima, meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang efektif dengan lembaga regulator dan lembaga-lembaga lain yang terkait baik dalam forum KSSK maupun secara terpisah sehingga dapat mengurangi risiko dan memitigasi masalah yang dihadapi secara tuntas dan cepat.

Keenam, melaksanakan sinergi penuh dengan pemerintah, DPR dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam menjalankan strategi nasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Contohnya yang mendesak, ujar Mahendra, adalah mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia dan mencegah middle income trap.