Ini yang Dilakukan Komisi VI dan Pemerintah untuk Holdingisasi hingga soal Garuda

Komisi VI DPR sedang menyiapkan draf Rancangan Undang Undang (RUU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi dasar hukum untuk peta jalan Kementerian BUMN melalui holdingisasi dan restrukturisasi. Komisi VI juga menyiapkan 19 tahun RUU BUMN yang perlu diubah atau diamandemen.

“Saat ini Komisi VI sudah menyelesaikan draf RUU yang ada di Badan Legislatif (Baleg),” kata Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima di Kompleks Parlemen, Selasa (25/1).

Aria mengatakan, Komisi VI ingin holdingisasi dan restrukturisasi BUMN pada 2022 dapat menunjukan kinerja yang positif, menyangkut dengan benefit korporasi maupun agent of development. Fondasi 5 tahun atau 7 tahun ini bisa mengangkat kinerja BUMN yang terkait pertumbuhan ekonomi dan recovery pasca-pandemi Covid-19.

Soal pembahasan dan pendalaman yang menyangkut dengan holdingisasi, restrukturisasi, dan persoalan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Komisi VI dan Kementerian BUMN sepakat dilakukan secara tertutup.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, Garuda Indonesia telah menyetujui proposal perdamaian yang terkait dengan restrukturisasi. Sementara untuk 35 lessor lainnya masih dalam tahap negosiasi. Untuk diketahui sebanyak 4 lessor menyewakan pesawatnya kepada Garuda Indonesia.

“Ada 4 lessor yang menyetujui ini adalah para lessor besar. Sisanya yang kecil-kecil itu lessornya. Untuk itu kita terus fokus pada negosiasi dengan para lessor,” kata Erick.

Tidak hanya itu, kata Erick, sebanyak 7 lessor terbesar di Garuda Indonesia, telah membentuk komite ad hoc yang bertujuan memberikan arahan terhadap lessor lainnya sehingga memiliki kesamaan dalam hal restrukturisasi. “Kita masih punya waktu sampai 60 hari. Ini yang kita dorong agar mayoritas (lessor) mendukung restrukturisasi,” kata Erick.