Golkar Buka Pintu untuk Ganjar Jadi Capres Jika PDI Perjuangan Tak Mengusungnya di 2024

Partai Golkar memastikan membuka lebar pintu kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Itu akan dilakukan Golkar apabila PDI Perjuangan memang memutuskan tidak mendukung Ganjar pada Pilpres 2024.

“Apakah nomor 1 atau 2 itu soal nanti. Kan Pak Airlangga (Hartarto, Ketua Umum Golkar) tidak mungkin maju sendiri, pasti ada wakil, karena di tempat atau rumahnya tidak ada tempat, ini ada rumah baru,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/11).

Sementara itu, kata Nurdin, untuk mengusung seorang kandidat calon presiden, setidaknya harus dapat atau berada di ambang batas pencalonan sebesar 20%. Untuk kondisi itu, ada 3 partai yang butuh 1 partai menjadi koalisi, semisal Golkar.

“Ada dua partai yang butuh dua partai untuk koalisi misalnya Gerindra, Nasdem, kalau PKB untuk capres butuh 3-4 partai berkoalisi baru bisa,” ujar Nurdin.

Karena itu, kata Nurdin, setiap partai akan melihat dari sisi elektabilitas calon yang akan diusung sehingga diharapkan dapat menarik banyak suara dari calon yang diusung partai tersebut. Dari hitung-hitungan itu, maka sudah bisa dilihat siapa yang akan mulus dan tidak mulus sebagai calon presiden.

Di sisi lain, kata Nurdin, adanya faktor relawan yang menjagokan salah satu calon presiden juga dapat menjadi tolok ukur partai dalam memutuskan calon yang hendak dipilih. Apalagi relawan berangkat dari kesadaran kolektif yang timbul di masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sistem demokrasi Indonesia.

“Tim sukses dibentuk oleh calon, itu berbeda, dan Pak Jokowi bukan dimenangkan oleh tim suksesnya, tapi dimenangkan oleh relawannya 2 periode. Itu dibenarkan oleh pemerhati dan pengamat politik,” kata Nurdin.

Dengan adanya kehadiran relawan, kata Nurdin, pihaknya berharap hal tersebut dapat menjadi pembelajaran positif bagi masyarakat dalam mengawal jalannya demokrasi. Dengan demikian, dapat menciptakan suasana yang baik bagi perkembangan politik di Tanah Air.

“Karena politik tujuannya adalah kekuasaan. Kekuasaan diperlukan komunikasi politik, komunikasi politik perlu panggung, ada panggung yang lahir karena UU, ada panggung yang lahir karena kesadaran partisipasi masyarakat,” katanya.